antara--Sejak hasil penghitungan diresmikan dan para calon anggota legislatif (caleg) yang terpilih tampak, minimnya keterwakilan caleg perempuan menjadi sorotan. Kendati parpol sudah memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan, yang terpilih dan lolos ke parlemen jauh dari kuota tersebut. Di parlemen, perempuan bakal kembali menjadi minoritas.
Si Sumenep, Jawa Timur, dari 50 caleg terpilih sebagai anggota DPRD Sumenep 2014-2019, hanya tiga yang perempuan. Di antaranya, Dwita Andriani dari PAN, Ummul Hasanah dari PDI Perjuangan, dan Zulfah dari Partai Gerindra. Secara keseluruhan, jumlah caleg perempuan yang bertarung untuk merebut kursi DPRD Sumenep melalui Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 202 orang yang tersebar di tujuh dapil.
Dalam rapat pleno terbuka, perolehan suara dan calon terpilih anggota DPRD Sumenep oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tercatat, Dwita Andriyani memperoleh 4.040 suara, Ummul Hasanah 6.368 suara, dan Zulfah 3.981 suara.
Salah satu dari tiga caleg perempuan tersebut, Dwita Andriani, memaparkan, kondisi tersebut serupa dengan Pileg 2009. Menurut dia, terlepas dari kebijakan afirmasi yang diterapkan KPU, jalan para caleg perempuan menuju parlemen tetap terjal.
Menurut dia, selain tantangan eksternal dari kompetitor partai politik lain, ada tantangan lain yang bersifat internal sering dihadapi caleg perempuan. Ita menjelaskan, tantangan internal tersebut berupa lingkungan sekitar yang belum legowo 100 persen melihat perempuan betul-betul aktif di partai politik. "Hingga sekarang, pintu itu belum terbuka terlalu lebar bagi kami (perempuan) untuk betul-betul sejajar dengan kaum laki-laki dalam aktivitas politik," ucapnya.
Contoh konkretnya, kata dia, kader perempuan yang beraktivitas selama 24 jam di partai politik ketika ada kegiatan politik akan menjadi bahan pembicaraan dan dianggap berpotensi menimbulkan hal-hal tak diinginkan. Hal serupa tak dialami para caleg laki-laki.
Ia juga mengemukakan, modal yang dibutuhkan bagi perempuan untuk aktif di partai politik adalah mental, kepercayaan diri, dan daya tahan tubuh yang kuat. Selain itu, keseriusan dari partai politik untuk mendorong lahirnya kader perempuan yang mumpuni adalah sebuah keharusan. "Salah satu dari poin-poin itu tidak ada, kaum perempuan di dunia politik akan sulit sejajar dengan laki-laki," ujar Ita.
Rektor Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep, Alwiyah, menjelaskan, keberadaan kaum perempuan di dunia politik butuh kepedulian dan dukungan dari perempuan lainnya di lingkungan sekitarnya. "Bagaimana perempuan bisa kuat (menang) kalau kaum perempuannya saja tidak memberikan dukungan," ujarnya.
Alwiyah berpendapat, secara umum partai politik belum terlalu serius untuk melahirkan kader perempuan militan sebagai bagian wajib dari kaderisasi organisasi. Imbasnya, tidak semua kader perempuan memiliki kepercayaan diri dan merasa nyaman untuk aktif berpolitik.
Selanjutnya, tidak semua kader perempuan yang benar-benar bekerja keras untuk menjalankan amanat organisasi, termasuk ketika dipercaya menjadi caleg. "Masih ada kesan partai politik mengusung caleg perempuan sebatas memenuhi kuota keterwakilan 30 persen. Proses yang seperti itu tentunya hanya melahirkan sedikit perempuan yang menjadi kader militan," paparnya. ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika
