Kamis 15 May 2014 19:50 WIB

Endriarto Sutarto: Etikanya Kita Diajak Bicara Dulu

Rep: N-C75/ Red: Julkifli Marbun
Mantan panglima TNI Endriartono Sutarto
Foto: Blogspot
Mantan panglima TNI Endriartono Sutarto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peserta Konvensi Calon Presiden (Capres), Partai Demokrat, Endriarto Sutarto mengatakan seyogyanya dan etikanya, kita (peserta konvensi) diajak bicara terlebih dahulu oleh partai. Sebelum adanya wacana majelis tinggi partai Demokrat yang berencana mengusung Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi capres partai Demokrat.

"Setidaknya kita yang sudah lama mengikuti konvensi diajak bicara lebih dahulu," ujar Endriarto Sartono kepada Republika, Kamis (15/5).

Ia menuturkan jika wacana mengusung Sri Sultan Hamengkubuwono karena alasan elektabilitas. Menurutnya, itu boleh-boleh saja. Akan tetapi, melihat (partai) belum bisa memutuskan (pemenang konvensi) maka orang akan terpecah-pecah, siapa yang dipilih.

"Jika dipilih satu (peserta konvensi) akan mengkristal, mungkin tidak terlalu jauh (elektabilitasnya) dengan capres yang lain," ungkapnya. 

Endriarto mengatakan 11 peserta konvensi capres partai Demokrat pun tidak bisa dipersalahkan, elektabilitasnya tidak cukup tinggi. Terkait dengan pengunduran waktu pengumuman hasil konvensi capres partai Demokrat. Ia mengatakan itu lebih pada masalah teknis.

"Rencana kedepannya, SBY akan bertemu peserta konvensi. Saat ini, katanya beliau ada di Yogya makanya diundur supaya bisa ketemu peserta," ungkapnya.

Menurutnya, ia tidak tahu apakah keberadaan SBY di Yogya juga termasuk untuk membicarakan seputar capres bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X. "Saya tidak melihat korelasi (SBY di Yogya untuk berbicara dengan Sri Sultan). Kalau mau ngomong. Silahkan ngomong," ungkapnya.

Terkait wacana partai Demokrat yang akan mendorong peserta konvensi menjadi calon wakil presiden (cawapres). Ia mengatakan itu hak partai. Secara pribadi, ia mengatakan keikutsertaan menjadi peserta konvensi tidak untuk mencari jabatan tapi kewenangan mengelola bangsa ini. "Saya utamakan mendapatkan kewenangan pengelolaan negara dan itu ada di presiden," katanya.

Menurutnya, kewenangan pengelolaan negara itu jabatannya bukan di wakil presiden. Sehingga, (saya) tidak bersedia menjadi cawapres. "Itu sudah saya sampaikan sebelum mengikuti konvensi," tuturnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement