Friday, 18 Jumadil Akhir 1443 / 21 January 2022

Perlu Pengawasan Ketat

Rabu 07 May 2014 11:19 WIB

Red: Damanhuri Zuhri

pemondokan haji di Sektor I wilayah Mahbas Jin Daerah Kerja Makkah

pemondokan haji di Sektor I wilayah Mahbas Jin Daerah Kerja Makkah

Foto: Heri Ruslan/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Amri Amrullah/ Fuji Pratiwi

Pemerintah diingatkan agar memperlakukan jamaah secara adil, jangan sampai jomplang. ‘’Jangan ada jamaah yang mendapatkan tempat pemondokan baik sementara yang lain tidak,’’ kata Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia Syamsul Maarif, Kamis (24/4).

Ia meminta Kementerian Agama memilih pemondokan yang representatif bagi jamaah haji. Jaraknya agak jauh dari Masjidil Haram tak jadi masalah. Asal ada transportasi memadai. Ini lebih baik dibandingkan jaraknya dengan Masjidil Haram dekat sampainya lama.

Syamsul mengungkapkan, tahun lalu ia menemukan semacam itu. Pemondokan hanya berjarak 1,5 kilometer dari Masjidil Haram. Jika jalan kaki butuh waktu 25 menit. Sementara, yang jauh dan menggunakan bus hanya perlu waktu 10 menit.

‘’Soal jarak tidak masalah. Yang penting tidak lagi diulangi memilih pondokan yang tidak layak,'' tegas Syamsul. Ia pun meminta Kemenag mengikuti standar kelayakan pemondokan yang ada. Misalnya satu kamar mandi dibatasi hanya untuk tiga hingga empat orang.

Selain itu, pemondokan jamaah juga mestinya memiliki aula dan ruang makan. ''Banyak hotel baru yang bagus. Indonesia harusnya bisa sewa hotel baru itu karena standarnya bagus. Sayang sudah didahului Turki,'' kata dia.

Syamsul mengatakan yang disediakan pemerintah berjalan lancar sebelum H-5 puncak ibadah haji karena menjelang puncak haji lalu lintas mulai agak tersendat. Ia  mengapresiasi armada bus yang mampu memberikan layanan bagus tahun lalu.

Hanya saja, dibutuhkan pengawasan lebih ketat agar sopir tidak berleha-leha. Sopir bus yang mayoritas dari luar negeri diakui Syamsul agak sulit dikontrol. ‘’Bus itu memang sudah dikontrak, tapi jika tidak diawasi akan sembrono. Baru berapa rit, sopir sudah istirahat.’’

Syamsul  mengaku belum melihat bus untuk mengangkut jamaah haji tahun ini. Tapi ia akan mengecek kesesuaian klaim kesiapan pemerintah dengan fakta di lapangan. Sebelumnya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Parni Hadi mengkritisi penerbangan haji.

Ia berharap tender maskapai penerbangan haji memicu kinerja penerbangan haji. Karena itu, ia mendorong agar tender mensyaratkan biaya penerbangan lebih murah serta kualitas prima tanpa penundaan penerbangan atau zero delay.

Menurut Parni, zero delay ini harus ditekankan karena kerap menjadi masalah dalam penerbangan haji. Selama ini Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines sudah cukup baik dalam melakukan perannya sebagai maskapai penerbangan haji.

Namun, masih ada kekurangan, yaitu dalam hal ketepatan waktu. Karenanya, IPHI memandang, tender penerbangan haji bisa menjadi solusi untuk meminimalisasi atau bahkan menghilangkan potensi penundaan atau keterlambatan penerbangan.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA