REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rekapitulasi suara yang dilakukan KPU hampir dipastikan melewati batas waktu yang ditentukan. Ketua DPP Hukum dan HAM Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, melihat tren beberapa hari terakhir sangat terlihat proses penghitungan suara berjalan lamban.

"Penghitungan suara penuh masalah," ujar Taufik di sela diskusi bertajuk 'Visi Misi HAM para Capres' di Jakarta, Selasa (6/5).

Dia mengingatkan, KPU harus mempercepat kinerjanya agar molornya jadwal tidak terus berlanjut. Dia menyarankan, KPU mesti secepatnya menyelesaikan semuanya secara tepat waktu, tanpa perlu dipaksakan. Maksudnya, penghitungan wajib dituntaskan dengan mengukur kemampuan KPU dalam melakukan rekapitulasi.

Catatannya, setiap protes yang diajukan saksi parpol tetap ditampung sembari melanjutkan proses penghitungan. "Kalau tidak memungkinkan menuntaskan rekapitulasi, KPU harus terbuka membicarakannya untuk memperpanjang deadline," kata Taufik.

Kendati begitu, ia tidak mengharapkan KPU melewati batas waktu yang ditentukan. Sebab, dampak molornya rekitulasi berimbas pada hukum pidana. Karena itu, ia menyarankan, seluruh komisioner untuk melobi para saksi dengan tujuan meminta perpanjangan waktu.

Kesepakatan itu harus diambil sebagai bentuk terobosan atas situasi yang sangat mendesak seperti ini. "Dengan catatan harus dicari formula aturan agar tidak melanggar undang-undang, tapi harus diupayakan lebih dulu, meski jadinya dilematis," kata Taufik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika