REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) 2014 tinggal menunggu hasil rekapituasi suara nasional yang saat ini tengah dihitung Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun sayang, praktik bagi-bagi uang dan sembako atau yang dikenal dengan istilah politik uang kental terasa terjadi dimana-mana demi mendapatkan kursi legislatif.
Bagi caleg DPR RI dari NasDem, Akbar Faisal, pileg 2014 merupakan pemilu paling brutal yang pernah diikutinya. Menurutnya, terdapat pelanggaran serius yang ditemuinya saat pemilu berlangsung.
"Pemilu tahun ini sangat brutal. Saya adalah saksi dari kebrutalan tersebut. Beruntung saya bisa dapat kursi. Kalau saya lengah sedikit saja, bisa lepas. Politik uang dan sembako mengalahkan peraturan mengenai pemilu yang tertuang dalam UU nomor 8 tahun 2012," ujar Akbar di Jakarta, Kamis (1/5).
Ketua DPP NasDem bidang Hukum dan HAM, Taufik Basari, juga menyoroti pemilu uang yang merajalela di pemilu tahun ini. "Ibarat pasar bebas, semua bermain menggunakan uang untuk memperoleh kursi," kata Taufik.
Taufik juga mengajak masyarakat untuk lebih pro-aktif jika melihat atau mengetahui adanya pelanggaran yang terindikasi adanya politik uang. "Hal seperti ini jangan dibiarkan karena akan merusak demokrasi Indonesia yang luhur. Perlawanan politik jangan hanya dilakukan oleh caleg dan parpol saja, tetapi masyarakat. Namun, harus disadari tedapat masalah pada pembuktian," tuturnya.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai pileg 2014 tidak berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan, Yunarto juga mengkhawatirkan akan terulang di pemilu presiden Juli mendatang.
"Ketika partisipasi pemilih bisa meningkat dari pemilu ke pemilu, kemudian kita mengatakan pemilu kita lebih berkualitas, pemilu kita lebih berhasil, silahkan baca data-data di negara-negara maju, pemilu di sini masih terjebak dalam sebuah lingkaran setan ketika unsur mobilisasi itu menjadi hal yang paling penting, jadi kita akan mengulang bahasan-bahasan sama setiap lima tahun," pungkas Yunarto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
