Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

Dukung Prabowo, Suryadharma Ali Dinilai Lukai Kader PPP

Senin 21 Apr 2014 08:37 WIB

Red: Citra Listya Rini

 Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (kanan).

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (kanan).

Foto: Republika/ Tahta Aidilla

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Keputusan Suryadharma Ali yang menyatakan mendukung pencapresan Prabowo Subiyanto secara sepihak dinilai telah melukai hati kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Kami di daerah menentang keras keputusan Suryadharma Ali (SDA). Dia sudah tidak komitmen terhadap aturan internal partai," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Daerah Istimewa Yogyakarta Ma'sum Amrullah di Yogyakarta, Senin (21/4).

Menurut dia, sikap SDA telah melukai hati kader di lapangan, jauh hari sejak Ketua Umum DPP PPP itu menghadiri kampanye Partai Gerindra. Sikap itu dinilai menerjang aturan main yang antara lain diusulkan oleh SDA sendiri mengenai larangan mendukung partai kompetitor.

"Tiba-tiba dia menghadiri kampanye partai kompetitor kami, itu sangat tidak etis dan itu betul-betul melukai teman-teman kader yang telah berjibaku, berdarah-darah di lapangan. Beliau kan belum pernah merasakan bagaimana sakit dan pahitnya kami di lapangan untuk menggalang dukungan, tahu-tahu DPP dapat sekian juta suara," kata Amrullah.

Menurut dia, keputusan SDA untuk mendukung Prabowo telah keluar dari koridor Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta keputusan Muktamar.

"Intinya sudah keluar dari keputusan Muktamar, keputusan Rakernas Kediri, serta Rakernas Bandung. Sesuai yang sudah diputuskan secara nasional bahwa capres dan cawapres akan diumumkan setelah hasil pemilu legislatif," ujar Amrullah.

Mekanisme pengambilan kebijakan politik partai, kata dia, harus melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) atau setidak-tidaknya melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). "Tapi kalau beliau keluar otomatis tetap harus kena sanksi. Ormas saja ada aturan mainnya, " kata Amrullah menambahkan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA