REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai pemilu legislatif, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tak akan ikut-ikutan partai lain untuk mencari pasangan koalisi. Menurut Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah, partainya mendapat pelajaran dari pengalaman sebelumnya yang menemui kegagalan dalam praktik koalisi. 

"Kami tidak mau ikut-ikutan mencari partner koalisi sebelum jelas konsep koalisinya,” ujar Fahri dalam pernyataannya, Sabtu (12/4). Oleh karena itu, partainya belum menggalang pertemuan dengan partai manapun. ”Saat ini kami masih fokus untuk perhitungan suara saja dan menjaga suara kami tetap utuh,” tambahnya.

Dikatakannya, PKS saat ini sedang menyiapkan konsep koalisi yang baik dan benar dan sesuai dengan sistem pemerintahan yang ada. Pentingnya konsep koalisi ini, menurut Fahri, adalah untuk mendapatkan arah yang jelas tentang rencana pembangunan. 

Koalisi menurutnya harus bisa mensiasati masalah yang secara teoritis akan selalu menghantui pembentukan pemerintahan koalisi yaitu anomali sistem presidensial dan multi partai.

PKS sendiri memikirkan dua opsi yaitu memimpin koalisi atau menjadi oposisi sekalian. Langkah ini dilakukan, karena PKS, menurut Fahri, tidak mau menjadi korban lagi.”Kami selalu dituduh menjadi biang kerok dalam koalisi, padahal kami ini korban dari sistem koalisi yang tidak dipimpin secara baik,” tegasnya. 

PKS tidak mau lagi menjadi bagian koalisi terutama, kata dia, jika presidennya hanya punya modal ngotot tanpa konsep. ”Membangun pemerintahan itu harus serius dan jangan direduksi dengan pertemuan-pertemuan saja tanpa konsep apalagi dengan modal pencitraan saja." 

Ikuti Whatsapp Channel Republika