Friday, 13 Rabiul Awwal 1442 / 30 October 2020

Friday, 13 Rabiul Awwal 1442 / 30 October 2020

28 Ribu KK Subang Belum Nikmati Listrik

Selasa 08 Apr 2014 20:20 WIB

Rep: Ita Nina Winarsih/ Red: Indira Rezkisari

  Petugas PLN melakukan uji peralatan KWh meter.

Petugas PLN melakukan uji peralatan KWh meter.

Foto: Antara/Fanny Octavianus

REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG -- Sedikitnya 28 ribu kepala keluarga (KK) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, belum menikmati listrik. Mereka, merupakan keluarga miskin. Meskipun, banyak warga yang tak berlistrik, tetapi Pemkab Subang belum mampu mengatasinya.

Pasalnya, anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya sangat minim.

Kabid Migas, Listrik dan Pengembang Energi Dinaspertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Subang, Asep Mulyana, mengatakan, 28 ribu KK itu tersebar di 30 kecamatan. Sampai saat ini, listrik keluarga miskin masih jadi persoalan.

Tetapi, pemkab belum bisa menyelesaikannya. Karena, terbentur anggaran. "Anggaran, yang dialokasikan sangat minim," ujarnya, Selasa (8/4).

Sehingga, masalah listrik keluarga miskin ini tak pernah selesai. Tahun ini saja, lanjut dia, pemkab hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 Miliar.

Anggaran tersebut, hanya mampu untuk mengaliri listrik ke 1.300 rumah.

Beruntung, Pemprov Jabar memberikan bantuan untuk Subang mengenai listrik desa ini. Bantuan tersebut, diperuntukan bagi 3.000 rumah. Sehingga, total bantuan untuk lisdes di 2014 ini mencapai 4.300 rumah.

Selain minimnya anggaran, lanjut dia, masalah listrik desa ini juga terganjal infrastruktur ke lokasi. Karena itu, pihaknya lebih selektif lagi dalam menentukan calon penerima bantuan ini. Selain syaratnya harus benar-benar gakin, juga di lokasi itu tersedia jaringan listriknya.

Bantuan itu bisa sia-sia bila di lokasi tujuan tidak ada jaringan dari PLN. Makanya, untuk menentukan salah satu desa yang menjadi penerima program lisdes, pihaknya terlebih dulu akan berkoordinasi dengan PLN.

Program lisdes ini, sama sekali tidak dipungut biaya. Karena, semua sudah ditanggung oleh pemerintah. Jika di lapangan ada laporan warga yang mendapat bantuan lisdes dipungut biaya, itu artinya hanya pungutan liar yang dilakukan oknum.

"Kami tegaskan tidak ada pemungutan biaya bantuan lisdes alias gratis," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA