REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) memperkirakan setidaknya ada delapan daerah rawan yang perlu diantisipasi Polri. Daerah tersebut yakni Jakarta, Aceh, Sumatra Selatan, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua.
Tingkat kerawanan terutama akan terjadi saat penghitungan dan pascapenghitungan suara Pemilu 2014.
"Hal ini mengacu pada situasi menjelang Pemilu 2014, dari Februari hingga awal April terjadi 16 kasus kekerasan di berbagai tempat," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Selasa (8/4).
Di Aceh tercatat 11 kasus yang terdiri dari penembakan, pembakaran, pelemparan granat dan pengeroyokan. Di Yogyakarta dua kasus, pelemparan bom molotov dan perkelahian massa kampanye.
Penembakan polisi dan TNI terjadi di Papua. Di Sumatra Selatan terjadi pembakaran kantor bupati. Di NTB terjadi pembakaran gedung KPUD. Akibatnya, empat orang tewas dan delapan luka.
Berbagai konflik yang terjadi ini, menurut Neta, menjadi potensi ancaman bagi situasi kamtibmas di sepanjang proses Pemilu 2014. IPW menilai terjadinya konflik di daerah itu tak terlepas dari keteledoran pimpinan kepolisian di daerah tersebut.
Neta menganggap mereka tidak mencermati, tidak melakukan deteksi dini dan antisipasi secara maksimal.
"Untuk itu setelah proses Pemilu selesai, Kapolri perlu mengevaluasi dan mengganti para Kapolda dan Kapolres yang gagal menjaga situasi kamtibmas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
