Senin 07 Apr 2014 12:09 WIB

46 Persen Pemilih Pemula Menilai Pemilu Di Indonesia Belum Jurdil

Rep: Yulianingsih/ Red: Muhammad Hafil
 Pembacaan Maklumat Bersama Pemilu Jurdil Damai dan Anti Korupsi di Jakarta, Kamis (6/2).    (Republika/Agung Supriyanto)
Pembacaan Maklumat Bersama Pemilu Jurdil Damai dan Anti Korupsi di Jakarta, Kamis (6/2). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sedikitnya 46,73 persen pemilih pemula di DI Yogyakarta (DIY) meniilai bahwa Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia belum di selenggarakan secara jujur dan adil. Data ini diperoleh dari hasil survey Pusat Study Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Survei dilakukan pada 10-24 Maret 2014 lalu di lima kabupaten/kota di DIY.

Menurut Ketua tim peneliti PSHK FH UII, Anang Zubaidy mengatakan, survei dilakukan pada siswa SMA/SMK di sekolah-sekolah di DIY. "Responden kami merupakan pemilih pemula dan disurvey di sekolah," katanya, Senin (7/4).

Survei  kata dia, dilakukan pada 980 pelajar SMU/SMK di lima kabupaten/kota di DIY. Metode yang digunakan adalah penyebaran angket/kuesioner melalui tatap muka langsung. Sampel diambil secara acak. 

Menurutnya, hanya 20,82 persen responden yang menilai Pemilu di Indonesia sudah diselenggarakan secara jujur dan adil. Bahkan 12,14 persen menilai pemilu di Indonesia sangat tidak jujur dan adil dan 9,47 persen mengaku tidak tahu serta 2,45 persen tidak menjawab.

Meski banyak yang menilai Pemilu di Indonesia tidak jujur dan adil namun 52,65 persen responden menilai Pemilu sangat penting digelar. 44,18 persen menilai penting dan hanya 1,02 persen yang menilai tidak penting.

Dari total responden tersebut kata dia, ada 87,55 persen mengatakan sudah tahu apa itu money politik. Namun mereka sebagian besar mengaku mengetahui hal itu dari berita di media yaitu 74,48 persen. "Hanya 8,51 persen saja yang menjawab tahu dari penjelasan guru di sekolah," katanya.

Hal ini kata dia, akan  menjadi perhatian  kalangan dunia pendidikan. Karena katanya,  pelajaran pemilihan umum yang baik tidak diperoleh di bangku sekolah. Tapi mereka peroleh dari luar bangku sekolah yaitu  dari berita di media.

"Karenanya hasil survei ini bisa menjadi bukti untuk  menyerukan pentingnya pendidikan politik. Pendidikan politik bukan hanya tanggungjawab partai politik tapi juga dunia pendidikan," katanya. 

Peneliti PSHK FH UII M Agvian Megantara mengatakan, dari jumlah responden tersebut 53 persen berjenis kelamin perempuan dan 47 persen laki-laki. "47,55 persen merupakan siswa usia 17 tahun, 46,43 persen berusia 18 tahun, 5 persen berusia 19 tahun, 0,41 persen berusia diatas 19 tahun dan hanya 0,61 persen responden yang tidak menjawab," ujarnya

Berdasarkan domisili 35,20 persen responden bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, 23,47 persen berdomisili di Kota Yogyakarta, 22,35 persen di Kabupaten Sleman,10,10 persen di Kulonprogo dan 7,24 persen di Gunungkidul serta 1,22 persen luar DIY.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement