REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPU meminta TNI AD serius mengawasl distribusi logistik pemilu. Khususnya setelah pemungutan suara.
Sebab, kerawaan serta potensi kecurangan diperkirakan lebih sering terjadi saat suara hendak didistribusikan ke satu tempat.
Ketua KPU, Husni Kamil Malik mengatakan, penarikan suara dari TPS ke kecamatan kemudian kabupaten/kota harus berlangsung aman. Terlebih formulir C1 yang memaparkan data statistik, kondisi pemilu, dan hasil surat suara.
"Dukungan TNI sangat penting untuk mengamankan proses pemilu ini," kata Husni dalam teleconfrencebersama Pangdam dan KPU daerah seluruh Indonesia di Mabes TNI AD, Ahad (6/4).
Dia menambahkan, kalau nanti ada peristiwa atau sengketa tidak diinginkan dalam pendistribusian suara, maka dokumen tersebut yang bisa menjadi alat bukti. Karenanya, TNI punya peranan dalam menjamin rasa aman dan nyaman penyelenggara pemilu menyelesaikan tugasnya tanpa ada intervensi.
KSAD Jendral TNI Budiman mengatakan, personil yang hendak diturunkan untuk mengawal proses perpindahan suara harus orang bisa dipercaya. Pihak tersebut juga harus siap menjamin pengamanan suara sampai ke tujuan. "Personil tersebut setidaknya punya jabatan perwira, dan bisa dipercaya," kata Budiman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
