REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Terus berkembangnya industri di Indonesia, membuat kebutuhan akan para ahli semakin meningkat. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah, yaitu dengan menambah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di berbagai daerah. Sayang, tidak sinkronnya jurusan dengan kebutuhan di daerah masing-masing, justru menimbulkan masalah baru.
Menurut pengamat Musni Umar, salah jika SMK di daerah banyak yang tidak relevan dengan penghasilan yang di dapat dari daerahnya. Ini dikarenakan para siswa lulusan SMK ini diharapkan bisa membangun perekonomian daerahnya sendiri.
“Kita mesti lihat mereka berada di mana. Kalo pertanian, beri mereka pertanian, jangan berbeda,”, tutur Musni saat dihubungi Republika, Kamis (3/4). Dengan adanya lulusan terdidik untuk mengelola ini, mereka diharapkan bukan hanya menjadi orang yang mampu untuk meningkatkan produk pertanian. Tetapi mampu juga menjual hasil pertanian agar lebih bernilai.
Musni mencontohkan saat produksi cabai meningkat, maka harga akan anjlok. Ini mungkin menyenangkan bagi masyarakat pembeli, tapi tidak bagi para petani. Begitu juga dengan saat cabai susah ditemui dipasarkan akibat produksi yang sedikit, akan sangat menyusahkan masyarakat. Di sinilah peran para lulusan SMK agar mampu mengontrol produk pertanian.
Selain itu, lanjut Musni, pemerintah baiknya memberikan kemudahan para lulusan SMK untuk menjadi seorang wirausaha. Dengan kemampuan mereka akan hal teknis, mereka dipastikan mampu untuk membuat sebuah usaha di bidang ahlinya masing-masing. Dana APBN maupun APBD yang mencapai angka ratusan triliun, seharusnya mampu membantu para lulusan SMK yang ingin membuat sebuah lahan usaha.
Dengan menjadi para pelaku usaha, mereka tidak akan lagi menjadi para pekerja kasar. Namun mampu membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu proses pendidikan di SMK pun harus bisa menambahkan bagaimana mereka bisa melakukan hubungan dengan masyarakat luas. Tidak hanya mengenai praktek dalam kejuruannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika