REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghindari sistem komputerasi dan memilih menggunakan cara manual untuk menghitung suara pada pemilu 2014. Ketua DPP PKS Agus Purnomo mengatakan, kebijakan yang diambil KPU bukan sebuah bentuk ketidakpercayaan terhadap teknologi.

Menurut dia, penghiungan manual dipilih lantaran sesuai dengan UU Pemilu. Apalagi, proyek percontohan sudah berjalan baik di pemilukada Maluku Utara. Untuk meminimalisasi kecuragan, setiap kertas suara diberi pengaman untuk menandai keaslian surat. 

Dengan begitu, ketika ada yang mencoba mengubah hasil penghiungan manual, bisa langsung terdeteksi. Yaitu dengan memeriksa pengaman di setiap surat. Setiap rekap suara yang asli dan palsu bisa langsung terdeteksi ketika diperiksa.

Berpatokan pengalaman itu, kata Agus, penghitungan manual menjadi pilihan realistis yang ditempuh KPU. "Ini juga banyak yang berkepentingan karena secara manual itu sah menurut hukum," kata anggota Komisi II DPR itu, Ahad (23/3). 

Selain itu, lanjut Agus, penghitungan manual juga bakal menyediakan banyak lapangan pekerjaan. "Nanti banyak yang bakal kehilangan pekerjaan kalau menggunakan penghitungan komputerisasi."

Hanya saja, menurut dia, penghitungan manual akan memunculkan tantangan tersendiri. Selain mengandalkan hitungan versi KPU, Bawaslu juga ditantang untuk bisa membuka data pembanding penghitungan dan rekapitulasi suara.

"Second opinion dari mitra PPL ini apakah akan dijalankan KPU untuk memverifikasi hasil suara? Ini menjadi tugas Bawaslu juga." 

Ikuti Whatsapp Channel Republika