REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, dan peserta konvensi Partai Demokrat, Pramono Edie Wibowo, berpeluang besar menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari PDIP.
Kedua nama itu berpeluang besar mendampingi Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), yang dicalonkan menjadi presiden Republik Indonesia (RI) dari PDIP.
Pendapat ini diungkapkan pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Agung Suproo, saat dihubungi Republika pada Ahad pagi (16/3).
"Jika suara pemilihan legislatif (pilleg) PDIP mencapai "Presidential Treshold (PT)," maka PDIP akan cenderung mengambil cawapres dari internal PDIP," tutur Agung.
Jika hal ini terjadi, lanjut Agung, maka Puan Maharani memiliki peluang besar untuk menjadi cawapres PDIP. Namun jika suara PDIP tidak mencapai PT, maka PDIP akan berkoalisi untuk memenuhinya.
Cawapres yang ideal bagi Jokowi, papar Agung Suprio, adalah sosok yang tegas dan lebih tua agar dapat mengimbangi figur Jokowi yang lembut dan muda. Sosok itu terdapat dalam tubuh militer.
Dalam format koalisi antar partai politik (parpol), jelas Agung Suprio, peluang Pramono Edi Wibowo menjadi cawapres Jokowi lebih lebar jika yang bersangkutan lolos dari konvensi partai demokrat.
Koalisi antar parpol, tutur Agung Suprio, akan memperhatikan basis ideologi, popularitas calon dan perolehan suara partai dalam pilleg. Dalam konteks ini, PKS tidak masuk kriteria koalisi dengan PDIP karena tidak sama basis ideologinya.
"PDIP tentu akan meneropong kandidat yang diajukan parpol-parpol nasionalis dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki sejarah koalisi panjang dengan PDIP," ujar Agung.
Namun Jika perolehan suara Partai Demokrat lebih tinggi dari semua partai yang berpotensi dirangkul PDIP dalam pilleg, Maka PDIP akan cenderung meminang Partai Demokrat.
"Sosok Pramono Edi Wibowo, jika menang dalam konvensi Partai Demokrat, akan menguatkan figur Jokowi dimana dikotomi sipil - militer masih menguat," kata Agung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
