REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan pemantauan terhadap penayangan iklan kampanye dan iklan politik selama moratorium disepakati sejak 28 Februari 2014 lalu. Hasilnya, Trans TV terpantau sebagai lembaga penyiaran yang paling banyak menayangkan iklan politik hingga 11 Maret 2014.

Komisioner KPI Idy Muzayyad mengatakan, sosialisasi moratorium iklan kampanye dan politik telah disampaikan kepada seluruh lembaga penyiaran. Namun, hampir semua lembaga penyiaran tetap menayangkan iklan politik meski telah dilarang dan diminta menghentikan penyiarannya.

Iklan-iklan kampanye dan politik itu, menurut Idy, penyebaran hampir di semua media penyiaran. Berdasarkan pantauan KPI, penyebaran terbanyak di Trans Tv sebanyak 306 spot iklan. Kemudian 291 spot di RCTI, 239 spot di TV One, 220 spot di Metro TV, 194 spot di Indosiar. Kemudian 172 spot iklan di SCTV, 184 spot di ANTV, 139 spot di Trans 7, 137 spot di MNC TV, 133 spot di Global TV, dan 7 spot iklan di TVRI.

"Polanya beraneka ragam, ada yang sebutkan nomor urut, logo, visi dan misi," ujar Idy saat konfererensi perse bersama di gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (14/3).

Pelanggaran yang dilakukan media penyiaran, lanjut Idy, telah ditindak KPI. Karena poin-poin kesepakatan moratorium telah disosialisasikan kepada semua lembaga penyiaran. Peserta pemilu sesuai UU Pmeilu baru boleh melakukan kampanye lewat media massa dan lembaga penyiaran pada 21 hari sebelummasa tenang pemunguan suara. Yaitu mulai 16 Maret hingga 5 April 2014.

"Semua lembaga penyiaran yang melanggar sudah kami sampaikan teguran. Bahwa mereka melanggar moratorium," jelas Idy.

Iklan kampanye dan politik tersebut dipasang oleh 10 parpol. Yakni Partai Nasdem, PKB, Gerindra, PKS, Demokrat, Golkar, PAN, Hanura, dan PKPI.

"Kalau diklasifikasikan jumlah spot iklannya, terbanyak Partai Golkar sebanyak 487 spot iklan," kata Idy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika