REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta tidak berkampanye pada Pemilu 2014. Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie Massardi mengungkapkan, Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu harus menjadi contoh untuk para pejabat di bawahnya, yakni gubernur, bupati, wali kota hingga para menteri.
"Bukan malah memelopori kebiasaan buruk para pejabat kita yang hobi menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan kelompok dan partainya sendiri,"ujarnya lewat siaran pers yang diterima RoL, Jumat (14/3).
Sebagai presiden, SBY dinilai seharusnya paham kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh dua (jenis) undang-undang, yakni tertulis dan tidak tertulis. Untuk yangtertulis itu Konstitusi dan undang-undang di bawahnya. Sedangkan yang tidak tertulis adalah konsensus, etika dan moral.
Di kalangan orang beradab, etika, moral dan konsensus kedudukannya lebih tinggi dibandingkan UU tertulis. Oleh karena itu, presiden dan pejabat publik lainnya yang berkampanye untuk partainya mungkin tidak melanggar aturan karena sudah cuti. Tapi secara etika dan moral tidak bisa dibenarkan, karena melanggar konsensus sosial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
