REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra kembali berkomentar mengenai pelaksanaan pemilu serentak yang baru akan dilakukan pada pemilu 2019.
Menurutnya, ia telah mengingatkan akan potensi bahaya jika pemilu serentak tak digelar tahun ini. "Kalau terjadi sesuatu yang buruk dalam pemilu kali ini dan juga dalam perjalanan bangsa lima tahun ke depan, semoga saya tidak disalahkan," katanya melalui pesan singkat, Senin (24/2).
Ia menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) tampaknya sengaja menunda sidang pleno permohonan uji materi UU Pilrpres yang ia ajukan. Karena setelah sidang pendahuluan pada 21 Januari dan 3 Februari 2014, MK belum memulai sidang lanjutan.
Ia pun mengaku tidak tahu kapan MK akan membuka sidang pleno membahas uji materi UU Pilpres yang diajukan. Padahal, tidak lazim MK menunda sidang pleno begitu lama. "Sudah lebih sebulan sesudah sidang pendahuluan, pleno belum juga dimulai," katanya.
Padahal, lanjut dia, kampanye pileg sudah akan dimulai pada 16 Maret 2014. Artinya, dari segi waktu, kini hampir tidak mungkin permohonan uji materi itu akan diputus MK sebelum Kampanye pileg.
Dengan kata lain, pileg dan pilpres tetap dilaksanakan terpisah. Penyatuan baru dilaksanakan dalam pemilu 2019 sebagaimana putusan MK atas uji materi yang diajukan Effendi Ghazali dkk.
"Itu berarti pula bahwa ambang batas atau presidential threshold dalam pencapresan masih akan tetap berlaku," tambahnya.
Yusril mengaku siap menerima fakta tersebut. Karena sebagai akademisi hukum tata negara dan aktivis pergerakan, ia merasa sudah berbuat apa yang diyakini sebagai yang terbaik.
"Saya sudah berusaha melakukan perubahan. Kalaupun gagal, apa boleh buat, saya ambil hikmahnya... Semoga yang terbaik juga yang terjadi pada bangsa ini, yang makin hari dalam penilaian saya, makin karut marut," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
