Sunday, 21 Zulqaidah 1441 / 12 July 2020

Sunday, 21 Zulqaidah 1441 / 12 July 2020

PLH Bupati Gunung Mas Antisipasi Kelumpuhan Pemerintahan

Jumat 24 Jan 2014 13:41 WIB

Red: Dewi Mardiani

Hambit Bintih, bupati Gunung Mas yang menjadi tersangka suap Akil Mochtar.

Hambit Bintih, bupati Gunung Mas yang menjadi tersangka suap Akil Mochtar.

Foto: Republika/Adhi Wicaksono

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Pelaksana Tugas Harian Bupati Kabupaten Gunung Mas, Kamiar, mengaku berupaya keras mengantisipasi agar tidak terjadi 'kelumpuhan' pelayanan pemerintahan di wilayah setempat.

"Dana sejumlah Instansi, Badan, Kantor maupun lembaga dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2013 sudah habis," kata Plh Bupati yang juga Sekretaris Pemerintah Gunung Mas itu, di Palangka Raya, Jumat (24/1).

"Saya berpikir mengatasi permasalahan tersebut perlu ada solusi dari Pemerintah Pusat. Apa pun alasannya, pelayanan pemerintahan akan tetap berjalan jika ada dukungan dari anggaran," tambah Kamiar.

Hal yang paling di khawatirkan Plh Bupati Gunung Mas itu terkait pelayanan kesehatan karena ketersediaan obat-obatan di Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) maupun puskesmas sudah mulai kehabisan. Bahkan, lanjut Kamiar, para dokter, perawat dan bidan juga meminta agar dana operasional segera dikeluarkan agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dapat tetap berjalan optimal.

"Kalau para guru sudah pada gelisah dan bertanya-tanya terkait apakah menerima gaji awal Februari 2014. Ada yang sudah tidak mengajar karena mencari usaha lain untuk menutupi kebutuhan sehari-hari maupun bayar cicilan kredit," katanya.

Sekda Gunung Mas itu mengatakan sebanyak 4.684 siswa sekolah dasar (SD), sekolah menegah pertama (SMP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) juga terancam kesulitan menghadapi ujian nasional (UN). Kesulitan itu karena singkatnya waktu persiapan UN, sementara tryout maupun kegiatan peningkatan mutu lainnya hingga kini belum dilakukan akibat dana APBD tahun 2014 tidak dapat dicairkan.

Plh Bupati Gunung Mas itu berharap Pemerintah Pusat mengambil sikap tegas terkait pelantikan Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2013-2018, dan segera memberikan solusi mengenai penggunaan anggaran pemerintahan setempat.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA