REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat PDIP menekankan para calegnya untuk mendukung apapun keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dalam hal penentuan capres. Para caleg diminta tidak hanya bekerja untuk kemenangan pemilu legislatif (pileg) melainkan juga pemilu presiden (pilpres) 2014.

"DPP menekankan agar para caleg bukan hanya bekerja untuk kursi legislatif tapi juga pemenangan pilpres," kata Ketua DPP PDIP, Trimedya Panjaitan kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (15/1).

Trimedya menyatakan para kader mesti memahami posisi penting Megawati sebagai ketua umum partai. Dalam konteks ini, Megawati sebagai pemegang amanat kongres dan rakernas ke-III PDIP merupakan orang yang paling berhak memutuskan siapa capres-cawapres yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2014. "Organisasi ini harus taat pada pimpinan. Kader harus setuju kepada putusan Bu Mega," ujarnya.

PDIP tidak ingin mengulangi kesalahan pada Pilpres 2009. Ketika itu, banyak caleg PDIP yang kurang optimal bekerja untuk pemenangan Megawati sebagai capres. "Kami tidak mau terjadi seperti di pilpres 2009 nanti," katanya.

Bagaimana mekanisme yang akan diterapkan DPP dalam menjaga komitmen para caleg di Pilpres 2009? Trimedya menyatakan DPP akan memberikan surat pernyataan kepada para caleg yang berisi kesiapan mendukung pemenangan capres PDIP pada 2014 nanti.

Jika ada caleg yang melanggar maka DPP akan memberi sanksi berupa pemecatan kepada  caleg terpilih dari jabatan sebagai wakil rakyat. "Caleg harus memenangkan pilpres. Kalau tidak kerja bisa di PAW (pergantian antar waktu)," ujarnya.

Sejauh ini Trimedya masih percaya Megawati akan mengambil keputusan yang tepat soal siapa capres yang akan diusung PDIP. Yang jelas, keputusan Megawati akan memberi keuntungan bagi PDIP. "Ibu pasti tahu kapan mengumumkan yang memberi keuntungan politik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika