REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Israel melakukan sebuah langkah mengejutkan. Tiba-tiba saja, negeri Ziois itu menghentikan rencana pembangunan 24 ribu unit rumah baru Yahudi di Tepi Barat. Kabar mengenai penghentian pembangunan permukiman itu tertuang dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan kantor PM Israel, Selasa (12/11) malam. ''PM Benjamin Netanyahu memerintahkan Menteri Perumahan Uri Ariel untuk meninjau kembali kebijakan pembangunan 24 ribu unit rumah di Tepi Barat karena dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Perdana Menteri,” demikian bunyi pernyataan itu.
Disebutkan pula dalam pernyataan itu, pembangunan permukiman di wilayah Palestina itu tidak akan menguntungkan, justru sebaliknya, akan banyak merugikan Israel. Dalam hal ini, Netanyahu khawatir, pembangunan permukiman itu akan membuat negaranya kian terkucil dan menjadi sasaran kecaman internasional. Pada gilirannya, hal ini akan melemahkan lobi Israel dalam upaya menghentikan negosiasi nuklir Iran.
Menteri Perumahan Israel Uri Ariel langsung mematuhi perintah dari Netanyahu untuk membekukan pembangunan rumah-rumah Yahudi itu. Selama ini, Ariel dikenal sebagai salah satu petinggi Israel yang pro-permukiman.
Keputusan Israel untuk membangun sekitar 24 ribu unit rumah baru di Tepi Barat membuat Amerika Serikat (AS) kecewa. Sebab, hal ini bisa menghambat kelangsungan negosiasi perdamaian Israel-Palestina yang sedang diprakarsai AS. Karena itu, AS pun meminta Israel mengklarifikasi rencana pembangunan tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Jen Psaki mengatakan, posisi AS sudah sangat jelas, yakni menolak pembangunan permukiman. Meski demikian, AS juga meminta kedua belah pihak (Israel-Palestina) untuk mengambil langkah-langkah yang menciptakan suasana positif di tengah negosiasi.
Sementara, dalam sebuah wawancara dengan televisi Israel, Menteri Luar Negeri AS John Kerry menilai, pembangunan permukiman itu menimbulkan tanda tanya. “Khususnya, sejauh mana keseriusan Israel dalam mengupayakan perdamaian di kawasan,” kata dia.
Rencana pembangunan permukiman di Tepi Barat juga dikecam Palestina. Presiden Palestina Mahmud Abbas menegaskan, langkah Israel meneruskan pembangunan sama artinya dengan mengakhiri proses perundingan damai yang sedang bergulir.
Dalam upaya menekan Israel, pihak Palestina telah memerintahkan Kepala Perunding Palestina Saeb Erekat untuk mengadukan masalah ini kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya.
Selama ini, rakyat Palestina memimpikan terwujudnya sebuah negara merdeka dengan wilayah meliputi Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. Tapi, Israel mencaplok wilayah itu dalam Perang Arab-Israel 1967. Israel pun dengan seenak hati membangun rumah-rumah Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki.
Berulang kali Palestina dan dunia internasional mengutuk tindakan Israel itu. Namun, negeri Yahudi itu tak pernah menggubris. Sikap keras kepala untuk terus memperluas permukiman Yahudi juga menyebabkan terhentinya perundingan damai Israel-Palestina pada 2010. Atas mediasi AS, negosiasi damai yang terhenti selama tiga tahun itu akhirnya bergulir kembali pada penghujung Juli lalu.
Saat ini, sekitar 500 ribu warga Israel tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Sejauh ini, Kementerian Perumahan Israel menolak menyebut jumlah pasti rumah Yahudi yang akan dibangun di wilayah pendudukan. Tapi, sebuah organisasi anti-pembangunan permukiman, Peace Now, menyatakan, rencana itu melibatkan pembangunan 20 ribu unit rumah di Tepi Barat dan 4.000 di Yerusalem Timur. n ichsan emrald alamsyah/ap/reuters ed: wachidah handasah
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
