REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait pemalsuan data oleh 400 Perguruan Tinggi Swasta (PTS), peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari berpendapat, hal ini tidak bisa dilepaskan dari masih lemahnya pengawasan yang dilakukan Kemendikbud. Hal tersebut, salah satunya bisa terlihat pada karut-marut pengurusan akreditasi PTS, terutama kampus yang ada di daerah-daerah.
“Banyak PTS yang belum terakreditasi, tapi nyatanya bisa memiliki mahasiswa dan meluluskannya,'' ujar Juliantari kepada wartawan, Kamis (3/10).
Juliantari menyatakan, tindakan tegas yang tidak dilakukan Ditjen Dikti membuat rugi masyarakat luas. ''Pengumuman PTS dan dosen bermasalah ini jangan berhenti di retorika,” katanya.
Selain memperketat pengawasan PTS, Juliantari berharap agar Kemendikbud juga lebih teliti lagi dalam penempatan tenaga kependidikan. “Rekam jejak dan integritas dosen mestinya dijadikan pertimbangan utama. Harus ada sistem untuk itu,” katanya.
Praktik korupsi atau pemalsuan dokumen di kampus, kata dia, tidak terlepas dari pola pikir salah sebagian orang dalam memandang jabatan. “Sekarang tak sedikit orang berpikir, jadi pejabat kampus juga bisa menguntungkan. Banyak proyek juga kan di perguran tinggi,” kata Juliantari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
