Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Indonesia Diminta Tegas Terhadap Australia

Kamis 26 Sep 2013 09:34 WIB

Red: Djibril Muhammad

Hikmahanto Juwana

Hikmahanto Juwana

Foto: Yogi Ardhi/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia agar dapat bersikap tegas terhadap permintaan pemerintah Australia terkait masalah pencari suaka.

"Presiden tentu harus bersikap sopan sebagai tuan rumah namun tetap harus tegas dan tidak menenggang rasa ketika ada permintaan Abbott yang bersinggungan dengan Konstitusi dan Kedaulatan Indonesia," kata Hikmahanto dalam pernyataannya melalui surat eletronik, Kamis (26/9).

Menjelang kedatangan PM Tony Abbot tanggal 30 Oktober mendatang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hendaknya tidak tunduk pada kehendak PM Tony Abbott yang membawa suara dan kepentingan rakyat Australia.

"Permintaan Abbott agar Indonesia menyelesaikan masalah pencari suaka dan pengungsi sementara Australia sekedar menggelontorkan uang wajib ditolak," katanya menegaskan.

Demikian pula bila kapal-kapal nelayan yang membawa pencari suaka dan pengungsi ditolak oleh AL Australia dan dikawal untuk masuk kembali perairan Indonesia juga wajib ditolak.

Penyelesain pencari suaka dan pengungsi sebagiamana diusulkan oleh Presiden Yudhoyono harus didasarkan kerja sama negara-negara terkait. Australia sebagai negara tujuan, Indonesia sebagai negara transit dan negara-negara asal pencari suaka dan pengungsi.

Ia mengatakan presiden juga harus waspada untuk tidak melakukan barter antara masalah pencari suaka dengan kebijakan pemerintah Australia untuk memotong dana bantuan luar negeri.

"Jangan sampai Presiden terkecoh dengan iming-iming tidak dipotong dana bantuan sepanjang Indonesia mau menjadi ladang pembantaian terhadap para pencari suaka dan pengungsi yang menuju Australia," ujarnya.

Menurut dia sudah waktunya Indonesia merebut kedaulatannya kembali. Oleh sejumlah negara termasuk Australia bantuan dana (aid assitance) telah dijadikan alat untuk melakukan intervensi atas kedaulatan Indonesia.

"Para staf Presiden dan Kemlu sebaiknya menolak bila dalam pertemuan Presiden Yudhoyono dan PM Tony Abbott terdapat agenda pembicaraan soal impor atau ekspor sapi," sarannya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA