REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas pada APBN 2014 pascakenaikan harga BBM. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, anggaran itu akan digunakan untuk belanja infrastruktur, terutama di perdesaan.
Lebih luasnya ruang fiskal ini, jelas Hatta, tak lepas dari membaiknya penataan dan penghematan anggaran pada 2014. Ia memberi contoh adanya pemotongan anggaran secara proporsional pada belanja barang yang tidak terlalu mengikat. Juga, jelas Hatta, biaya perjalanan dinas diproporsionalkan, sementara belanja modal diperbanyak.
Belanja infrastruktur yang dimaksud meliputi pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan transportasi. ''Presiden memang belum bicara, tapi yang jelas, ada dana yang lebih besar untuk belanja infrastruktur,'' kata Hatta yang juga Ketua Umum PAN itu di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (13/8).
Ia menambahkan, belanja barang yang tidak terkait langsung dengan belanja modal, dihemat. Jika ada rencana pembangunan gedung, tetapi gedung itu masih bisa dipakai, misalnya, tidak perlu dilakukan. Hatta juga mengingatkan bahwa pada 2014 nanti akan dimulai kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Menteri Keuangan Chatib Basri menyebutkan, pemerintah menyiapkan ruang fiskal Rp 18,4 triliun pada APBN 2014 sebagai konsekuensi pengurangan subsidi BBM. Dari dana itu, Rp 13 triliun di antaranya dialokasikan untuk belanja infrastruktur dan sebesar Rp 3,8 triliun untuk meringankan beban penerima bantuan iuran Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para wakil rakyat, Jumat (16/8). Presiden berharap, APBN 2014 mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi, baik melalui konsumsi dalam negeri, belanja modal pemerintah, maupun kegiatan ekspor-impor.
Ruang fiskal merupakan alokasi sumber keuangan pemerintah yang digunakan untuk menjalankan kebijakan tertentu, terutama infrastruktur. Ruang fiskal ini tidak mengganggu kesinambungan fiskal, karena memang sudah dianggarkan di luar kebutuhan yang ada. Sumber pendanaan untuk mengisi ruang fiskal bisa dari berbagai sumber, termasuk pengalihan dana subsidi BBM, pendapatan negara, hingga utang.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, Haryadi R Sukamdani, menyetujui jika pemerintah memberikan ruang fiskal untuk pengembangan infrastruktur, seperti sistem transportasi hingga energi. Menurutnya, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana untuk peningkatan pembangunan setelah dana subsidi BBM dialihkan.
Infrastrktur, jelas Haryadi, memiliki berbagai macam jenis, mulai transportasi darat, laut, dan udara. Infrastruktur lainnya yang tidak kalah penting adalah ketersediaan energi untuk pembangkit listrik. Jika pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi di atas enam persen maka harus tersedia suplai pembangkit listrik.
Stimulus pertumbuhan
Lebih jauh Hatta mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjadikan APBN 2014 sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pun, kata dia, sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk mencapai tujuan itu.
Salah satu langkahnya adalah dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui konsumsi domestik, yang ke depannya akan tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Untuk menjaga agar konsumsi domestik terus berlanjut, kata dia, pemerintah akan berupaya mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Bersama Kementerian Keuangan, papar Hatta, pihaknya telah membahas agar setiap tahun ada kenaikan upah secara berkala yang disesuaikan dengan laju inflasi."Kemarin itu juga sudah disesuaikan potongan pajak dari pendapatan yang sudah dinaikkan. Semua itu adalah upaya untuk mendorong daya beli masyarakat," ucapnya.
Langkah lain untuk menstimulus pertumbuhan adalah dengan memastikan investasi yang sudah dilakukan tidak terhambat. "Ada banyak investasi yang sudah akan berjalan, tetapi terhambat oleh hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi, seperti proyek pembangkit listrik dan proyek migas. Ini yang akan kita 'sisir' satu per satu," kata Hatta.
Saat ini struktur Produk Domestik Bruto (PDB) didominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh 55,44 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 32,68 persen, konsumsi pemerintah 8,63 persen, ekspor 23,15 persen, serta impor 25,72 persen. n rr laeny sulistyawati/aldian wahyu ramadhan ed: elba damhuri
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
