Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Saturday, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 December 2019

Pemilu Kamboja

Kekuasaan Hun Sen Bakal Berlanjut

Senin 29 Jul 2013 08:37 WIB

Red: Zaky Al Hamzah

Hun Sen

Hun Sen

Foto: ctv.ca

REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH — Ahad (28/7), rakyat Kamboja berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS). Mereka ambil bagian dalam pemilu legislatif yang kelima kalinya digelar di negara tersebut. Di tengah tudingan kubu oposisi tentang adanya kecurangan, pemilu ini diyakini bakal dimenangi oleh partai berkuasa, sekaligus melempangkan jalan bagi PM Hun Sen untuk melanjutkan kekuasaan.

Sebanyak delapan partai politik berlaga dalam pemilu kali ini untuk memperebutkan 123 kursi di parlemen. Dari delapan partai itu, terdapat dua partai utama, yakni Partai Rakyat Kamboja (CPP) dan Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP). CPP dipimpin oleh Hun Sen, sedangkan CNRP dipimpin oleh tokoh oposisi yang baru kembali dari pengasingan, Sam Rainsy.

Dari 15 juta jiwa rakyat Kamboja, sebanyak 9,7 juta di antaranya akan masuk ke bilik suara. Separuh dari jumlah pemilih itu merupakan kelompok berusia muda, di bawah 30 tahun.  

Di sebuah TPS di dekat tempat tinggalnya di Takhmau, Provinsi Kandal, Hun Sen berbaur di tengah para pemilih untuk memberika suara. Ketika berjalan dari mobil menuju TPS, ia melempar senyum kepada para wartawan meski menolak memberikan komentar kepada media. Bisa jadi, sikap diam Hun Sen ini disebabkan oleh aturan yang melarang kampanye selama periode pemungutan suara.

Selain itu, Rainsy mengunjungi TPS di dekat markas partainya di Phnom Penh. Di sana ratusan pemilih, terutama kalangan muda, menyambut kedatangannya, mengambil foto, bahkan ada yang berani merangkulnya.

Rainsy sendiri tak bisa memilih. Sebab, hingga batas waktu pendaftaran pemilih, ia masih berada di pengasingan. Meski begitu, ia mengaku senang melihat antusiasme para pemilih. “Saya senang melihat orang berbondong-bondong untuk memilih,” katanya kepada wartawan.

Pria berusia 64 tahun ini “lari” dari Kamboja pada 2009 untuk menghindari hukuman penjara yang ia yakini bermotif politik. Beruntung, pada 19 Juli lalu, ia mendapat pengampunan dari Raja Norodom Sihamoni atas permintaan Hun Sen. Langkah Hun Sen tersebut diyakini untuk menjawab kritik, terutama dari Amerika Serikat (AS). Washington menilai, pemilu di Kamboja tak bisa disebut bebas dan adil tanpa kehadiran Rainsy. 

Sejauh ini, Partai CNRP yang mendukung Rainsy dan kelompok nonpartisan tetap menilai, partai berkuasa CPP menggunakan kekuatan pemerintah dan pasukan keamanan untuk menekan pemilih. Mereka pun yakin, prosedur pendaftaran pemilih yang buruk menyebabkan satu juta rakyat kehilangan hak pilih.

Sedangkan, Komite Independen untuk Pemilu Bebas dan Adil mempermasalahkan tinta yang ternyata tak sekuat dan tahan lama, seperti diklaim pemerintah. Atas semua tudingan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan CPP bersikukuh bahwa proses pemilu akan berjalan adil.

Perubahan signifikan

Beragam dugaan kecurangan dan manipulasi itu tak membuat kubu oposisi ciut nyali. Bahkan, seperti dikatakan Rainsy pada akhir pekan lalu, partainya akan mendulang banyak suara dan membuat perubahan signifikan. 

Sebelum pemilu ini, CPP menguasai 90 kursi dari 123 kursi Majelis Nasional. Jumlah itu jauh di atas kursi yang dikuasai CNRP, yakni 29 kursi. Para pengamat umumnya berpendapat, masih sangat sulit bagi oposisi untuk menumbangkan dominasi partai berkuasa. Selama 28 tahun berkuasa, Hun Sen telah membangun jaringan politik dan media yang kuat untuk melanggengkan kekuasaan. Dan, jaringan itu masih sangat sulit ditembus kubu oposisi.

Karena itu, bisa dipahami bila Hun Sen masih berada di atas angin dalam pemilu ini. Rainsy pun menyadari hal itu, namun ia bertekad untuk melawan. “Jika perdana menteri ingin menjaga posisinya, ia harus cukup berani untuk menghadapi saya,” ujar Rainsy, seperti dikutip Aljazirah.

Rainsy mengatakan, pihaknya menemukan banyak penyimpangan, seperti puluhan ribu nama pemilih yang digandakan. Bahkan, pemantau lokal menemukan 1,25 juta orang yang memenuhi syarat namun tidak berada dalam daftar pemilih.

Human Right Watch (HRW) pun menyoroti hal yang sama. “Pemilu ini telah dimanipulasi untuk memastikan kemenangan partai berkuasa,” kata Direktur HRW Asia Brad Adams. n ichsan emrald alamsyah ed: wachidah handasah

Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA