REPUBLIKA.CO.ID,MAKASSAR--Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti pelaksanaan masa orientasi siswa (MOS) karena dinilai melanggar surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Seharusnya tidak boleh dilaksanakan MOS, sudah tiga tahun lalu sekolah dilarang menyelenggarakannya. Kalau pun ada hanya pengenalan saja saat siswa masuk pertama kali di sekolah," kata Kepala Disdik Sulsel Abdullah Djabbar di Makassar, Selasa.
Ia menyebutkan, surat edaran Kemendikbud telah dilaksanakan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia, menyusul adanya sorotan pelaksanaan MOS yang dilakukan hampir semua sekolah sejak Senin (15/7) hingga dua hari ke depan.
"Kami dari Disdik Sulsel tidak bisa berbuat apa-apa terkait masih adanya pelaksanaan MOS yang dilakukan pihak sekolah dengan mengumpulkan siswa di suatu tempat," katanya.
Disdik Sulsel tidak bisa menegur karena yang layak menegur itu hanya Disdik kabupaten dan kota.
Djabbar mengaku, meskipun Disdik Kabupaten/kota telah menerapkan otonomi daerah, namun aturan dalam edaran harus ditaati. Disdik Provinsi hanya bisa menyurati dan menegur Disdik kabupaten/kota bila ada sekolah di daerah ini masih melaksanakan MOS.
"MOS identik dengan perpeloncoaan siswa dan semua tahu itu. Inilah yang menyebabkan Kemendikbud mengeluarkan surat edaran terkait pelarangan pelaksanaan MOS," ujarnya.
Wali Kota Makassar Ilham Arief Siirajudddin sebelumnya membuka pelaksanaan MOS secara serentak di Lapangan Karebosi yang baru dilakukan setelah dua tahun terakhir tidak pernah dilaksanakan.
Tujuannya agar para siswa tetap satu dan tidak terjadi lagi tawuran antarpelajar di Makassar, bahkan sejumlah guru dan orang tua murid serta tokoh masyarakat dan legislator DPRD Makassar ikut hadir dalam pelaksaan MOS tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
