Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

Anggota MPR Apresiasi Langkah Pemerintah Ambil Alih Freeport

Senin 08 Oct 2018 19:36 WIB

Red: Dwi Murdaningsih

  ‘Diskusi Empat Pilar MPR’ yang digelar di Press Room, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, (8/10) dengan tema ‘Kuasai Mayoritas Saham Freeport, Pengelolaan Pertambangan Indonesia Berdaulat?

‘Diskusi Empat Pilar MPR’ yang digelar di Press Room, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, (8/10) dengan tema ‘Kuasai Mayoritas Saham Freeport, Pengelolaan Pertambangan Indonesia Berdaulat?

Foto: mpr
Indonesia dinilai perlu memperjuangkan kedaulatan energi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota MPR dari Fraksi Nasdem Johnny G Plate menyebut renegoisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada Freeport sebagai bentuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara menghormati investor asing. Dalam soal Freeport, Johnny menyebut ada kepentingan nasional yang harus diperhatikan.

“Perlu tata kelola baru agar saham yang dimiliki pemerintah semakin besar”, ujarnya saat menjadi pembicara dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR’ yang digelar di Press Room, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, (8/10).

Dalam diskusi dengan tema ‘Kuasai Mayoritas Saham Freeport, Pengelolaan Pertambangan Indonesia Berdaulat?’, Johnny mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil alih Freeport. Langkah yang dilakukan dengan cara mekanisme komersiil disebut cara aman untuk menjaga kenyamanan investor asing dalam menanamkan investasinya di Indonesia.

Pemda Harap Akuisisi Freeport Bermanfaat untuk Rakyat Papua

“Bukan dengan cara mekanisme politik. Mekanisme komersiil sejalan dengan upaya kita untuk membuka seluas-luasnya investasi asing,'' kata dia.

Menurut dia, masalah Freeport merupakan masalah yang panjang sejak pembebasan Papua. Tak mudah melakukan renegoisasi. Untuk itu dirinya memuji apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini.

“Pemerintah secara sungguh-sungguh melakukan nasionalisasi terhadap sumber daya alam yang ada”, ujarnya.

Dia mengatakan langkah pemerintah itu tak hanya pada Freeport namun juga pada Blok Mahakam dan Blok Rokan. Johnny menyebut dari waktu ke waktu kebutuhan energi semakin meningkat.

“Karena adanya pertumbuhan ekonomi,'' ucapnya.

Selama ini energi yang ada dipenuhi dari fosil sehingga sumber energi fosil yang ada harus memerlukan pengelolaan yang bagus. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi, bangsa ini memiliki keterbatasan produksi. Untuk mencukupi kebutuhan, Johnny mengakui perlu impor. Agar tak terlalu tergantung pada luar maka dirinya menyatakan perlu strategi, perlu memberi ruang, untuk mengeksplorasi sumber-sumber yang ada.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan Freeport adalah gunung-gunung yang digali dan sekarang menjadi kubangan besar. “Itu merupakan kekayaan kita.'' ujarnya.

Dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu bertanya di mana kesejahteraan yang dinikmati masyarakat dengan adanya sumber daya alam yang melimpah. Masyarakat di sekitarnya disebut hanya bisa mengambil emas di sungai dengan cara diayak. “Ada sesuatu yang salah sehingga perlu diperbaiki,'' ungkapnya.

Dirinya membandingkan dengan kekayaan minyak yang ada di Arab Saudi di mana dari minyak itu masing-masing penduduk mendapat uang sebesar Rp 5 juta. Untuk itu dia mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam soal Freeport.

“Mengambil alih Freeport saat ini merupakan momentum yang terbaik,'' ujarnya.

Pernyataan apresiasi kepada pemerintah yang sukses mengambilalih Freeport juga disampaikan oleh anggota MPR dari Fraksi Hanura, Inas Nasrullah Zubir. Pengambilalihan Freeport tahun ini dipujinya. “Ngapain harus nunggu tahun 2021,'' ujarnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler