REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahyudin, mengingatkan agar kita berhati-hati menghadapi tahun politik sekarang ini. Ia meminta agar masyarakat tak terjebak politik identitas.

“Kita harus betul-betul menjaga persatuan. Jangan terjebak pada politik identitas yang membawa-bawa ras, suku, agama, dan antargolongan. Kita harus menentukan pilihan yang  cocok dengan hati nurani,” ungkap politikus Partai Golkar asal Kalimantan Timur ini seperti dalam siaran persnya.

Mahyudin mengemukakan hal itu ketika menyampaikan pengantar sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung Kemuning, Kompleks Balai Kota Bogor, Selasa (25/9) pagi. Di depan sekitar ratusan peserta sosialisasi yang terdiri dari ibu-ibu pengajian, pemuda, pengemudi ojek online,  dan masyarakat Kota Bogor, Mahyudin menyatakan bahwa persaingan di bawah cukup keras.

Untuk menghindari agar masyarakat tidak terbawa-bawa ke politik identitas, menurut Mahyudin, masyarakat harus cerdas. “Saya kira para calon presiden mengerti bahaya politik identitas, dan mereka tidak melakukan itu. Tapi, sulit dikontrol tim suksesnya di bawah. “Karena saking bersemangat untuk meraih target menang, mereka menghalalkan segala cara,” kata Mahyudin.

Tugas MPR, menurut Mahyudin, adalah memberi pencerahan kepada masyarakat agar mereka memahami apa itu yang nama politik SARA, apa itu hoaks, apa itu fitnah, dan sebagainya. Melalui kegiatan Sosialiasi Empat Pilar MPR, Mahyudin mengajak para peserta agar dalam menentukan pilihannya terlebih dulu melihat program yang ditawarkan oleh setiap calon.

“Jadi, yang penting bagi para calon adalah adu program, adu ide dan gagasan, bukan adu politik identitas,” ujar Mahyudin.

Maka, tambah Mahyudin, sebelum menentukan pilihan maka kita harus mengetahui dulu program masing-masing calon. Dan, apakah program yang ditawarkan itu bermanfaat bagi masyarakat atau bagaimana.

“Saya kita itu ukurannya,” tandas Mahyudin.

Dalam kesempatan itu, Mahyudin juga menjelaskan bahwa banyak masalah bangsa ini yang harus diberantas bersama. Demokrasi berbiaya tinggi, misalnya, ternyata melahirkan koruptor. 

Hanya presiden yang belum tersentuh KPK, sedangkan lembaga lain seperti gubernur, bupati/walikota, DPR/DPRD, MK, dan sebagainya hampir semuanya sudah berurusan dengan KPK.

Anehnya, menurut Mahyudin, koruptor sudah tidak lagi punya rasa malu. Ditangkap  oleh KPK dan sudah mengenakan pakaian tahanan oranye, para koruptor ini malah melempar senyum dan melambaikan tangan. Maka itu, tandas Mahyudin, korupsi harus diperangi, dan harus diberantas bersama. Dia menyebut, Indonesia sekarang ini darurat korupsi.

Masih banyak permasalahan lainnya yang dihadapi bangsa Indonesia. Seperti kurangnya keteladanan, penegakan hukum yang tidak maksimal sehingga muncul istilah tumpul ke atas tajam ke bawah, dan lemahnya pemahaman terhadap agama sehingga menimbulkan radikalisme. “Radikalisme ini muaranya terorisme,” kata Mahyudin.

Perlu diketahui sosialisasi Empat Pilar di Bogor ini diselenggarakan oleh MPR bekerja sama dengan Front Kesatuan Pemuda Bugis Makassar (FKPBM) Jawa Barat. Selain Mahyudin, ikut memberikan materi sosialisasi adalah anggota MPR/DPR Fraksi Partai Golkar Deding Ishak.