REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan melantik anggota baru MPR melalui pengganti antarwaktu (PAW), Selasa (24/7). Pelantikan dilakukan untuk memenuhi amanat Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata tertib MPR sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pimpinan MPR Nomor 6 Tahun 2018.

"Kami atas nama pimpinan mengucapkan selamat datang dan bekerja di MPR," kata Zulkifli," kata Zulkifli di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR, Jakarta.

Kelima anggota baru yang dilantik itu adalah Intan Fitriana Fauzi dari Fraksi PAN, Zairina dari Fraksi Hanura dan Zuhdi Yahya dari Fraksi PDIP. Selain itu, juga Didi Irawadi Syamsudin dari Fraksi Demokrat, dan Evi Fatimah dari Fraksi PKB. Ia mengingatkan tugas telah menanti.

Dikatakan Zulkifli, bangsa ini selepas melaksanakan pilkada serentak di 171 daerah. Dirinya bersyukur pilkada serentak tahun ini bisa berlangsung secara aman dan damai.

Pada 2019, Zulkifli menuturkan rakyat akan melaksanakan pemilihan presiden, legislatif dan anggota DPD. "Tahun 2019 merupakan tahun politik," ujarnya.

Di tahun politik ini, ia mengajak anggota MPR untuk membangun kebersamaan dengan seluruh anak bangsa. Sebagai anggota MPR, mereka diharapkan untuk melaksanakan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menjaga kebersamaan dan melakukan sosialisasi itulah yang menurut Zulkifli tidak mudah menjadi anggota MPR. "Tugas kita tidak ringan," tuturnya.

Ditegaskan dia, di tahun politik ini, diharapkan anggota MPR ikut memperkokoh persatuan. "Pilihan boleh beda namun merah putih kita sama," katanya.

Zulkifli menyebut visi MPR adalah menjadi rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat. Dengan visi ini, sebagai anggota MPR harus senantiasa berperan aktif mengajak dan bersinergi bersama seluruh komponen untuk memperkokoh ideologi, mewujudkan kedaulatan rakyat, dan menegakkan demokrasi konstitusional.

Dinamika kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dalam berbagai dimensi penting untuk dicermati dengan seksama. Upaya penguatan demokrasi terasa semakin berkualitas seiring dengan penguatan peran dan partisipasi masyarakat.

Bagi Zulkifli, demokrasi bukanlah hal yang diwarisi melainkan sesuatu yang perlu dicerna melalui proses pembelajaran. Oleh karena itu untuk memahami perlu diperlukan proses pendidikan demokrasi.

"Pendidikan demokrasi penting untuk dilaksanakan baik secara formal maupun informal," ujarnya. 

Dari sinilah maka tatanan masyarakat kultural yang mampu membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, dan sikap demokrasi dalam berbagai koteks akan terwujud.