REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Penerbitan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah guna membatalkan pencalonan kepala daerah yang berstatus tersangka masih menjadi perhatian banyak kalangan. Pro dan kontra terkait dengan penerbitan Perppu ini pun terus bergulir.

Meski sebagian pihak menganggap diperlukan,namun tak sedikit pula pihak yang memandang penerbitan Perppu tersebut takperlu. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Zulkifli Hasan yang dikonfirmasi perihal ini mengatakan, Perppu memang menjadi hak Pemerintah.

Indonesia akan Gaduh Jika Pancasila Ditinggalkan

"Kendati begitu, pemerintah juga jangan mudah mengeluarkan Perppu," ujar dia, usai menyampaikan orasi ilmiah Empat Pilar, dalam rangka Dies Natalis Universitas Negeri Semarang (Unnes) ke-53, di Auditorium kampus Unnes, Gunungpati, Kota Semarang, Kamis (29/3).

Kalau penerbitan Perppu terlalu mudah, jelas Zulkifli, segala sesuatu akan disikapi dengan menerbitkan Perppu."Sedikit-sedikit Perppu kan, bagaimana nanti. Itu pendapat saya," kata dia.

Sebelumnya, dalam kesempatan ini, Zulkifli Hasan menyampaikan pidato ilmiah Sosialisasi Empat Pilar di hadapan mahasiswa Unnes dan para tamu undangan.

Dalam pidatonya, Zulkifli menekankan pentingnya nilai- nilai Pancasila dalam mengurai persoalan kebhinekaan yang kini tengah dihadapi bangsa ini.

Selain Zulkifli, ikut memberikan orasi ilmiah adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti),Mohammad Nasir. Nasir menyampaikan pidato dengan tajuk Membangun Reputasi Internasional Perguruan Tinggi Merekat NKRI.