REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebebasan pendapat dalam demokrasi dinilai tidak boleh meninggalkan sisi silaturahmi yang menjadi ciri masyarakat dan tidak melahirkan perpecahan. Pimpinan PPP MPR RI Fadly Nurzal mengatakan walaupun berbeda pendapat tetap mengutamakan silaturahim.

“Walau berbeda pendapat, dalam suatu forum sekalipun mereka tidak terpecah,” katanya, dalam dialog yang digelar Sekretariat Jendral MPR RI, MPR Rumah Kebangsaan dalam tema Budaya Demokrasi yang digelar pada Rabu, (18/10).

Menurut Fadly, generasi muda harus peduli dengan politik agar melahirkan generasi penerus berkualitas dan memiliki cita-cita. “Bangsa ini bisa bekerja sama dan bersilaturahim dengan baik, walaupun berbeda pendapat. Sikap bangsa ini jangan hilang sehingga pada proses regenerasi, anak muda akan mentransformasi seluruh sikap dan budaya dasar ini dan akan menjadi kekayaan budaya,” katanya.

Sementara Anggota Lembaga Pengkajian MPR Wahidin Ismail mengatakan, budaya demokrasi yang dijalankan di Indonesia sudah cukup baik. Ruang yang diberikan kepada masyarakat terbuka lebar kendati yang membatasi hak tersebut yakni, apabila ada hak konstitusional dilanggar maka ada koridor hukumnya. Kebebasan ini memiliki aturan main bagi masyarakat, media masa dan antar lembaga.

“Selain merawat kebebasan, ada pula hal dibatasi undang-undang dan pertimbangan agama, moral dan kesantunan,” katanya.

Menyinggung soal era sosial media saat ini, menurut Wahidin, tak terpisahkan dari peristiwa politik. Generasi milenial menurutnya, terbiasa mengutarakan sesuatu lewat sosial media. “Mereka sudah terbiasa dengan tiga layar, layar kaca, layar telepon genggam dan layar komputer,” katanya.

Ia mengingatkan, dengan informasi yang tidak terbendung generasi milenial jangan sampai menjadi manusia yang kehilangan karakter. Dan tetap berpegang pada adanya regulasi UU ITE. "Pendapat dan kritik harus benar sesuai koridor dalam budaya demokrasi," kata dia.