REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbagai respons penolakan muncul di tengah isu pelibatan presiden dalam pemilihan rektor perguruan tinggi. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid menilai upaya masuknya Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) dan dilibatkannya presiden dalam pemilihan rektor membuat demokrasi Indonesia menjadi semakin tidak dewasa.

"Seharusnya penyelesaiannya bukan dengan pendekatan represi, tetapi melalui pendekatan dialog, pendekatan intelektual," ujar Hidayat usai mengisi Tabligh Akbar di Masjid Al-Jamiah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Sabtu (3/6) lalu.

Menurut Hidayat dengan memunculkan isu tersebut, Hidayat khawatir akan memunculkan persepsi publik yang negatif. "Saya khawatir publik akan mengatakan ini nggak ada urusannya dengan masalah radikalisme dan pemberantasan terorisme, tapi ini lebih kepada pendekatan politik menuju 2019 supaya kemudian menjadi organ untuk memenangkan pak presiden," kata dia.

Hidayat berharap Presiden Joko Widodo menolak jika tugas beliau harus ditambahkan dengan ikut campur dalam pemilihan rektor. "Tugas beliau sekarang udah amat banyak  untuk menyelesaikan begitu banyak masalah, ini belum selesai. Ditambah lagi ngurusi pemilihan rektor," kata pria yang juga mantan Dosen UIN 1993 - 2003 itu.