REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI -- Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengatakan pers adalah salah satu pilar penting pendukung demokrasi. Pers, kata dia, dapat memengaruhi kebijakan, bahkan masyarakat lebih percaya kepada pers daripada partai politik.

"Karena itu, pers diharapkan dapat bersikap objektif, independen, dan menjaga kewibawaan negara maupun lembaga negara," kata Oesman Sapta ketika membuka acara press gathering wartawan parlemen di pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (25/11).

Acara pembukaan press gathering itu dihadiri anggota MPR Zainut Tauhid (FPPP), Sirmadji (FPDIP), Ahmad Nawardi (Kelompok DPD RI), serta Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan jajarannya. Menurut Oesman Sapta, dalam penegakan demokrasi di Indonesia adanya perbedaan pendapat adalah hal wajar, misalnya menjelang pemilihan kepala daerah.

Pers, kata dia, memiliki peranan penting untuk menyampaikan berita secara objektif dan independen sehingga dapat memberikan informasi yang aktual dan akurat sekaligus mengedukasi masyarakat. "Setelah pemilihan kepala daerah tersebut, masyarakat sepatutnya segera bersatu kembali. Pers memiliki peranan untuk mendorong persatuan dan kebersamaan masyarakat," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Oesman Sapta menjelaskan MPR RI memiliki salah satu tugas melakukan sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa yakni, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika. Tugas sosialisasi Empat Pilar ini, kata dia, diatur dalam aturan perundangan yakni UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Dalam menjalankan tugasnya melakukan sosialisasi empat pilar serta adanya dinamika di MPR, agar pers dapat menjaga wibawa MPR RI sebagai lembaga tinggi negara," katanya.