Thursday, 9 Syawwal 1445 / 18 April 2024

Thursday, 9 Syawwal 1445 / 18 April 2024

Mahyudin Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Petani

Senin 24 Oct 2016 17:15 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Dwi Murdaningsih

Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin membuka Musyawarah Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (14/10).

Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin membuka Musyawarah Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (14/10).

Foto: MPR

REPUBLIKA.CO.ID, BELITUNG -- Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin membuka Musyawarah Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Kota Pangkalpinang, Senin (24/10). Mahyudin meminta agar para petani, terutama Bangka Belitung untuk bangkit. Itu diperlukan untuk mewujudkan swasembada pangan.

“Petani harus bangkit, kesejahteraannya juga harus diperhatikan agar Indonesia memiliki kedualatan pangan,” kata Mahyudin, Senin (24/10)

Mahyudin, yang juga sebagai ketua umum HKTI mengaku saat ini kedaulatan pangan Indonesia cukup mengenaskan. Dikarenakan Indonesia yang dikenal agraris, dan bisa bercocok tanam sepanjang tahun tapi masih saja impor pangan dari luar negeri. Mahyudin berharap pemerintah dapat menjadikan satu provinsi menjadi sentra produksi, seperti peternakan sapi. Sehingga Indonesia tidak akan mengimpor daging dari Australia.

Selain itu Mahyuridin juga mengingatkan agar penyaluran pupuk tani harus sampai pada petani yang memang membutuhkan. Dia tidak ingin pupuk subsidi tersebut justru dinikmati oleh industri-industri besar. Maka dari itu, dia meminta agar para petani dan pemerintah dapat bersinergi memerangi mafia pupuk.

Sementara itu Sekjen HKTI, Erwin TPL Tobing mengatakan pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya untuk memperkuat kemandirian pangan berbasis sumberdaya lokal. Namun Namun di sisi lain, Indonesia juga sedang menghadapi implementasi Masayarakat Ekonomi Asean (MEA). Maka dari itu masayarakat idealnya diharapkan memiliki hubungan timbal balik antara negara yang tergabung dalam Pasar Tunggal Asean.

“Tapi kenyataannya, Indoneisa lebih banyak menjadi sasaran ketimbang pemain. Selain itu masyarakat tani juga menghadapi tingginya alih fungsi dan fragmentasi lahan,” kata Erwin Tobing

Musyawarah Provinsi tersebut juga dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur, Cholil mengungkapkan MEA bak pisau bermata dua. Karena selain menjadi peluang untuk kebangkitan tidak terkecuali para kaum tani tapi juga menjadi tantangan berat. Dia berharap para HKTI dapat mewujudkan kesejahteraan para anggotanya yang tak lain adalah para petani. Selain itu HKTI bersama para petaninya dituntut untuk mewudukan kedaulatan pangan

“HKTI dan juga pemerintah harus mengajak generasi muda untuk bertani demi meningkat produksi pangan. Karena kaum muda memiliki semangat dan daya saing yang kuat,” ujar Cholil.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler