REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PDIP MPR RI menggelar Saresehan Nasional dengan tema 'Refleksi Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Tahun 2015'.

Ketua Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengatakan, saresehan tersebut sebagai refleksi akhir tahun dan mudah-mudahan, selain untuk evaluasi dan refleksi kritis dalam konteks berbangsa dan bernegara, juga untuk melaksanakan tugas penting negara.

''Saresehan ini dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional dan evaluasi kritis setelah merdeka pada 17 Agustus 1945, 17 tahun reformasi dan 1 tahun 2 bulan pemerintahan Jokowi,'' kata Basarah, dalam sambutannya, di Cikini, Jakarta, Selasa (22/12).

Menurut Basarah, Indonesia telah memasuki fase liberalisme, sebagai akibat dari kompromi disorientasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era reformasi ini, ketika 1999 sampai 2002, MPR melucuti sendiri kewenangannya untuk menyusun GBHN dan memilih presiden serta wakil presiden. 

''Sejak saat itu presiden hasil pemilihan langsung menyusun visi-misi sendiri lewat perpres program pembangunan jangka menangah,'' ujarnya. 

Basarah menambahkan, ada pergerseran paradigma akibat berkurangnya kewenangan MPR tersebut, yaitu dari paradigma gotong royong menjadi visi-misi individual. Meski pemerintah mencangkan program pembangunan mental yang disebut revolusi mental, yang dimulai dari kerjasama tanpa syarat.

Namun, kerjasama tanpa syarat itu justru menghasilkan kabinet yang saling kepret, karena dinamika politik yang luar biasa, terutama dalam kesepahaman visi.

''Jalannya pemerintahan telah kehilangan arah. Ada juga kelompok yang mengatakan UUD hasil perubahan tidak dapat menjangkau kebutuhan, maka dibutuhkan amandemen kelima,'' ucap dia.