Kamis, 18 Ramadhan 1440 / 23 Mei 2019

Kamis, 18 Ramadhan 1440 / 23 Mei 2019

Oso Minta Pembunuh Salim Kancil Dihukum Berat

Rabu 30 Sep 2015 18:50 WIB

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Dwi Murdaningsih

Pegiat lingkungan yang tergabung dalam Tunggal Roso melakukan aksi solidaritas terhadap pembunuhan petani penolak tambang pasir Lumajang bernama Salim Kancil di depan Balaikota Malang, Jawa Timur, Senin (28/9).

Pegiat lingkungan yang tergabung dalam Tunggal Roso melakukan aksi solidaritas terhadap pembunuhan petani penolak tambang pasir Lumajang bernama Salim Kancil di depan Balaikota Malang, Jawa Timur, Senin (28/9).

Foto: Antara/Ari Bowo Sucipto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Wakil ketua MPR Oesman Sapta mendesak agar pemunuhan aktivis lingkungan Salim Kancil di Lumajang, Jawa Timur, dihukum seberat-beratnya. Sebab, Salim dibunuh dengan kejam dan dalam rangka memperjuangkan lingkungan dari penambang pasir.

''Itu jelas satu perbuatan yang sangat tidak bisa diterima dan tercela. Orangnya harus dihukum mati dan harus ditangkap,'' kata pria yang akrab disapa Oso, kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).

Menurut Oso, tindakan keji seperti itu sangat tidak diperbolehkan. Ia mengatakan, Indonesia negara hukum. Apalagi, Salim dihabisi nyawanya dengan melakukan penyiksaan terlebih dahulu, dimana hal itu sangat bertentangan dengan undang-undang. ''Itu gak benerlah. Kok tega-teganya begitu pada manusia,'' ujar dia.

Padahal, kata Oso, kalau digali lebih dalam dari keterangan Salim, bisa mendapatkan informasi yang akurat untuk memperbaiki lingkungan di Lumajang ke depannya. Namun, semua sudah terlambat, Salim keburu hakimi oleh preman-preman bayaran pengusaha tambang yang tidak bertanggungjawab.

Mengenai pengungkapan kasus tersebut, Oso mengimbau biarkan polisi yang menyelesaikan, karena itu merupakan tanggungjawab kepolisian sebagai aparat kemanan dan hukum. Meski demikian, Oso sedikit menyoroti peran pemerintah daerah, yang seharusnya bertanggung jawab. Minimal, ada pencegahan yang dilakukan, karena aktivitas penambangan itu sudah lama.

Sehingga, masyarakat jangan hanya menyalahkan polisi. Pemda mesti bertanggungjawab, mengapa kasus ini dibiarkan berlarut-larut. ''Mungkin ada keuntungan disitu. Kalau gak dikasih izin, tinggal perintahkan itu bisa ditutup, tapi ini enggak. Mungkin ada 'angpau' disitu,'' ucap Oso.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler