REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG -- Masyarakat Lampung Selatan mengikuti sosialisasi empat pilar MPR, Senin (22/10). Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam kesempatan itu mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan apalagi di tahun politik.
Indonesia, kata Zulkifli, sebentar lagi akan melaksanakan berbagai Pemilu, ada Pilpres, Pileg, Pemilu memilih anggota DPD, dan Pilkada. Dalam Pemilu diakui pilihan masyarakat ada yang beda, ada yang mendukung calon presiden A atau calon Presiden B, juga ada yang memilih partai C, partai D, dan lain sebagainya. Perbedaan memilih menurut Zulkifli Hasan sah dan boleh-boleh saja.
"Yang tak boleh adalah berantem karena beda pilihan", ujarnya.
Pemilu menurut Zulkifli Hasan adalah cara untuk memilih pemimpin yang baik dengan tetap mengedepankan persatuan. Untuk itu bila jadi Presiden, anggota DPR, kepala desa, camat, bupati, walikota, dan gubernur, harus bisa adil. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila ada persoalan wajib diselesaikan dengan musyawarah.
"Jangan saling serang," kata dia.
Ketua MPR Zulkifli Hasan memberikan sosialisasi empat pilar di hadapan masyarakat Lampung Selatan.
Sebagai bangsa yang beragam, menurut Zulkifli Hasan semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakat, tak ditanya asal usul, suku, agama, dan tinggal di mana. "Siapa saja dan dari manapun semua mempunyai hak yang sama," kata dia.
Dia memaparkan, setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa ini memiliki pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh. Disebut Indonesia memiliki Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Zulkifli menegaskan pegangan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Dalam Pancasila ada Sila I yang menyatakan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila ini negara memberi kebebasan kepada penganut beragama untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.
"Dengan demikian kita pancasilais bila menjalankan kewajiban beragama, bukan radikal", ujarnya.
Dalam ber-Pancasila, menurut mantan Menteri Kehutanan tak cukup itu namun diharap juga bersikap memanusiakan manusia, saling menghormati, tak membeda-bedakan satu dengan yang lain. "Jaga persatuan", ujarnya.
Zul mengungkapkan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi ini ada hak dan kewajiban. Dalam demokrasi ada hak memilih dan dipilih. Saat Pemilu rakyat mempunyai hak memilih. Dari sinilah diharapkan dalam Pemilu, apakah Pileg, Pilpres, Pilkada, maupun memilih anggota DPD, rakyat menggunakan hak untuk menentukan pemimpinnya.
"Rakyat bebas memilih untuk menentukan masa depan bangsa dan negara", paparnya.
