REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan demokrasi dipilih oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sarana dalam berpolitik. Dalam demokrasi, menurutnya, rutin dilaksanakan Pemilu.

"Ada Pilkada, Pileg, dan Pilpres," ujarnya saat memberi tauziah saat buka puasa bersama dengan Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI), di Jakarta, Senin (28/5).

Pemilu lima tahunan disebut oleh Zulkifli sebagai proses yang biasa. "Semangat boleh, berantem tak boleh," ujarnya. "Yang mau ganti presiden boleh, yang mau lanjut juga boleh."

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas ini, meski beda politik dan pilihan namun semua elemen bangsa harus tetap menggaungkan persatuan. Karena itulah, dalam situasi politik yang dinamis bahkan cenderung panas, ia mengajak IARMI untuk ikut menjadi pelopor persatuan.

Zulhas yakin alumni Menwa mampu menjaga bangsa dan negara sebab semasa Menwa sudah dilatih bela negara. "Alumni Menwa kemampuan bela negaranya di atas rata-rata," paparnya.

Terkait tahun politik, Zulkifli Hasan di hadapan ratusan alumni Menwa itu mengharap agar aparat penegak hukum dan pemerintah berlaku adil dan profesional. "Kita meminta yang demikian," ujarnya.

Ketidakadilan dicontohkan, Kementerian Agama membuat blunder dengan mengeluarkan 200 ulama yang terekomendasi. "Ulama kita itu ribuan, lha yang lain nanti kan marah," ujarnya. Zulkifli Hasan meminta kementerian itu mengurus saja pegawainya.

Ia menegaskan kembali agar aparat hukum dan pemerintah adil. "Hukum buat semua," tegasnya. "Jangan satu diberi hukum sedang yang lain tidak," tambahnya. Baginya hukum harus adil.