REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan membangun infrastruktur seharusnya memakai dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga tidak perlu dikaitkan dengan dana haji. Menurut Hidayat, pemerintah diharapkan dapat bersikap lebih bijaksana dengan tidak memakai dana haji guna membangun infrastruktur.

Politikus PKS itu berpendapat penggunaan dana haji untuk pembangunan sarana infrastruktur sangat tidak tepat dan seharusnya tidak dilaksanakan. "Seharusnya, dana haji yang adalah milik umat itu digunakan untuk kepentingan umat, misalnya menjadikan ongkos haji semakin murah. Atau membantu mempermudah jamaah haji asal Indonesia dalam melaksanakan ibadah di Mekah," ucapnya, melalui siaran pers, Senin (31/7).

Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo mengutarakan harapannya agar penggunaan dan pemanfaatan dana haji itu harus mengacu pada perundang-undangan yang ada. "Yang penting jangan bertentangan dengan peraturan UU yang ada," kata Presiden saat menghadiri Lebaran Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Ahad (30/7).

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa dana haji itu adalah dana umat sehingga penggunaanya harus hati-hati.

Sebelumnya, Wakil Presiden HM Jusuf Kalla meyakini dana haji yang akan diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur akan menguntungkan di masa mendatang.

"Risikonya pasti ada, ongkosnya naik haji itu kan dibayar dengan dolar. Kalau tidak diupayakan bisa terkena inflasi, karena daya beli. Untuk itu harus diinvestasikan ke proyek yang menguntungkan," kata Jusuf Kalla di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/7).