REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan pemindahan ibu kota negara sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu dekat karena pemerintah masih membutuhkan energi dan biaya besar untuk menjalankan program-program yang dijanjikan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Pemindahan ibu kota jangan sekarang karena pemerintah seharusnya fokus pada program yang telah dijanjikan misalnya Tol Sumatera dan Tol Jawa belum selesai," kata Zulkifli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (7/7).
Dia juga mencontohkan banyak program yang belum diselesaikan pemerintah seperti pembangunan irigasi, swasembada pangan, harga listrik yang naik, dan harga daging yang belum terkendali.
Sementara itu, menurut Zulkifli, 2018 sudah memasuki tahun politik seperti pendaftaran calon anggota legislatif dan penjaringan calon presiden dan wakil presiden sehingga lebih baik pemerintah fokus menyelesaikan program-programnya.
"Tahun depan sudah masuk tahun politik sehingga pemindahan ibu kota kapan-kapan saja," ujarnya.
Selain itu, Ketua Umum DPP PAN tersebut menilai sebaiknya apabila pemindahan ibu kota harus dilakukan oleh pemerintah, tanpa perlu melibatkan pihak swasta. Hal itu, menurut dia, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan menjadi pertanyaan publik.
"Kalau pindah ibukota ya pemerintah, itu yang dipindahkan pusat pemerintahan. Kalau swasta yang memindahkan pusat pemerintahan bagaimana jadinya, masa pusat pemerintahan dipindahkan swasta," katanya.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota termasuk soal skema pendanaan direncanakan rampung tahun ini.
Sehingga pada 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan. Sejumlah aspek yang dikaji dalam pemindahan ibukota misalnya penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.
Pemindahan ibu kota disebabkan karena pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia. Namun jika hasil kajian menunjukkan ibu kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana sedangkan Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.
