REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sosok Muhammad Natsir dinilai merupakan tokoh Islam nasional yang lengkap. Dalam sejarahnya Politisi Masyumi tersebut merupakan seorang negarawan, sekaligus seorang pemikir, penulis dan juga ideolog hadirnya NKRI. Hal ini disampaikan para panelis dalam acara Diskusi Publik bertema 'Menolak Lupa: Peringati Mosi Integral M. Natsir Menghadirkan NKRI di ruang Fraksi PKS, Senin (3/4).
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal menilai bangsa ini belajar banyak dari sosok M. Natsir sebagai sosok yang lengkap sebagai seorang negarawan. Natsir menurutnya tidak hanya seorang politisi yang juga menjabat Ketua Partai Masyumi, tapi juga seorang pemikir, penulis, dan juga ideolog hadirnya NKRI.
"Semua kita belajar dari Masyumi, termasuk juga yang menjadi bagian dari kritiknya. Dia berpikir bukan untuk kepentingan keluarganya, kelompoknya, tapi untuk keumatan. Sosok pemikir, penulis, ideolog, aktivis, semua lengkap sebagai seorang negarawan," kata Mustafa Kamal dalam paparannya.
Salah satu yang menjadi bukti kenegarawanan M.Natsir adalah saat lahirnya Mosi Integral tahun 1950, kala dirinya memimpin Partai Masyumi.
Dalam kurun waktu itu, Natsir mengusulkan kepada seluruh partai dalam sidang pleno parlemen untuk mengembalikan keutuhan Bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan suatu kesadaran penuh, pasca terpecah menjadi 17 (tujuh belas) negara bagian di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai produk Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949.
"Natsir mencoba berdiri di tengah antara kubu federalisme atau unitarisme, dengan lebih kedepankan persatuan Indonesia. Proposal ini diterima oleh seluruh partai," kata dia.
Oleh karena itu, Mustafa Kamal menegaskan cara-cara perjuangan M.Natsir seperti itu adalah bentuk penghargaan terhadap konsensus yang prosesnya berlangsung secara konstitusional.
Sosok kenegarawanan M.Natsir juga ditunjukkan saat dirinya dibebaskan oleh Presiden Soeharto dari penjara setelah tahun 1966. Meskipun dibebaskan, jelas Mustafa Kamal, hak-hak politik tetap dicabut oleh Presiden Soeharto. Bahkan, Presiden Soeharto menggunakan kecermelangan M.Natsir untuk melakukan lobi-lobi politik di tingkat global.
"Meskipun kiprahnya tidak diakui juga, namun sosok kenegarawanan M.Natsir yang sederhana, santun, dan bernas sudah melekat dalam dirinya," kata Alumni Fakultas Sastra UI Jurusan Sejarah ini.
Hadir pula dalam kesempatan ini, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini selaku pembuka acara, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Sejarawan Anhar Gonggong, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Mohammad Siddik, dan Wartawan Senior Nashihin Masha yang juga mantan Pimpinan Redaksi Republika.
