REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pelaksana Harian Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, kepastian terkait keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Setgab Koalisi akan dibahas selepas pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Syarif mengindikasikan, semisal nantinya PKS didepak, menteri asal parpol itu di kabinet aman.
“Insya Allah akan dibicarakan setelah pengumuman kenaikan BBM,” kata Syarief Hasan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (20/6). Syarief mengatakan, sikap PKS menolak kenaikan harga BBM yang digagas pemerintah dalam rapat paripurna di DPR akan menjadi pertimbangan.
Menurutnya, sikap itu secara eksplisit bertentangan dengan kesepakatan parpol-parpol di Setgab Koalisi. Seharusnya, partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi kompak dan mendukung kebijakan yang akan diambil pemerintah.
Terlebih lagi, sudah ada code of conduct yang disepakati bersama, termasuk sanksi yang mungkin diberikan. Berdasarkan code of conduct jika ada partai yang melenceng dan bersebrangan dari kebijakan koalisi, ada dua alternatif tindakan. Yakni, mengundurkan diri atau dimundurkan. “Memang lebih terhormat mengundurkan diri,” katanya.
Syarif memberikan sinyal tidak akan ada perubahan apalagi pencabutan terhadap menteri dari PKS. Menurutnya, perlu dibedakan antara koalisi parpol dan jabatan menteri. “Ada perbedaan, kita kan berkoalisi dengan partai bukan menteri,” katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menegaskan, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak perlu menyampaikan sikap resmi terkait PKS. Bila PKS bersikeras “surat cerai” dari koalisi harus dikeluarkan langsung oleh SBY, menurut Nurhayati, itu hanya argumentasi dari PKS.
PKS seharusnya sudah memahami konsekuensi berseberangan pendapat dengan anggota setgab lainnya. “Kalau orang yang bertanggung jawab, tahu apa konsekuensi dari koalisi,” ujarnya.
Anggota Majelis Syuro PKS Refrizal mengatakan, partainya tak terlalu ambil pusing dengan nasib menteri-menteri dari PKS dalam kabinet. Menurutnya, para kader yang diangkat menjadi menteri sudah sepenuhnya menjadi milik publik.
Mereka tidak boleh lagi berada di struktur kepengurusan partai karena harus bersungguh-sungguh bekerja membantu presiden. Etika yang dijalankan PKS itu, kata Refrizal, semestinya menjadi bahan acuan sebelum mendepak PKS dari koalisi.
Refrizal menyatakan, selama ini SBY kerap keliru menafsirkan perbedaan sikap antara menteri PKS di kabinet dengan kader PKS di DPR. SBY menganggap sikap kader PKS di DPR merepresentasikan sikap menteri PKS di kabinet. “Cara berpikir itu tidak nyambung,” ujarnya.
Refrizal percaya ada pihak yang sengaja menggulirkan isu pendepakan PKS dari koalisi. Menurutnya, selama ini posisi menteri PKS sudah menjadi incaran parpol lain di Setgab Koalisi.
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, siap dicopot dari jabatannya. Ia juga sudah memasrahkan posisi PKS dalam Setgab Koalisi. n esthi maharani/ira sasmita/m akbar wijaya/irfan fitrat ed: fitriyan zamzami
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
