Thursday, 3 Rajab 1441 / 27 February 2020

Thursday, 3 Rajab 1441 / 27 February 2020

Bupati Purwakarta Nilai Kisruh KJS Tak Perlu Terjadi

Selasa 28 May 2013 12:53 WIB

Rep: Ita Nina Winarsih / Red: Hazliansyah

 Warga pemilik Kartu Jakarta Sehat (KJS) saat mendaftar untuk berobat di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Kamis (23/5).     (Republika/ Yasin Habibi)

Warga pemilik Kartu Jakarta Sehat (KJS) saat mendaftar untuk berobat di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Kamis (23/5). (Republika/ Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, menilai kisruh persoalan kartu Jakarta sehat (KJS) yang terjadi di Pemprov Jakarta, seharusnya tak terjadi. Mengingat, APBD Jakarta nilainya sangat besar, mencapai Rp 50 triliun.

Seharusnya, dengan APBD sebesar itu bisa mengatasi persoalan kesehatan warganya.

"Anggaran besar, tapi KJS tetap menuai persoalan," ujar dia kepada Republika, Selasa (28/5).

Purwakarta saja sebagai daerah kecil serta APBDnya hanya Rp 1,3 triliun, sebut dia, mampu mengurusi persoalan kesehatan warganya. Apalagi, seluruh warga baik dari kalangan miskin atau kaya semuanya diberi hak kesehatan yang sama.

Mereka bisa berobat dan dirawat di 11 rumah sakit dengan biaya gratis. Sebab, pemkab telah bekerjasama dengan 11 rumah sakit tersebut.

"Jadi, persoalan JKS tersebut sangat ironi. Seharusnya, dengan anggaran yang sebesar itu tak ada masalah dengan kesehatan warganya," jelasnya.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA