REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menanggapi santai tuntutan di masyarakat agar ujian nasional (UN) dihapus. 

Ia mengatakan sudah sejak dulu wacana penolakan UN bergaung. Menurutnya, tuntutan itu tidak mengapa selama memiliki rasionalitas. 

"Kita mengadakan ini (UN) kan bukan tanpa rasionalitas. Ada rasionalitasnya. UN bukan tanpa rasionalitas," ujar Nuh saat ditemui di Kemendikbud, Ahad (21/4). 

Ia menambahkan, selama ini penolakan UN disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal, yang benar adalah Mahkamah Agung. Itu pun tidak secara eksplisit dilarang. 

"Sampean baca betul putusan MA itu. Kalau urusan debat akademiknya, monggo. Kita pun juga punya dasar," katanya. 

Saat didesak, Nuh mengakui sistem pelaksanaan UN memang harus diperbaiki. Kemendikbud, lanjutnya, terbuka untuk perbaikan itu. 

Ia kembali menegaskan, mempersilakan pihak-pihak yang menentang UN menempuh cara yang sesuai asal mereka mempunyai landasan akademik yang memadai. 

Pelaksanaan UN di sebagian sekolah menengah atas yang terpaksa ditunda, kembali memunculkan tuntutan dibubarkannya UN. Sejumlah tokoh angkat bicara, diantaranya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. DPD RI bahkan merekomendasikan penghapusannya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika