REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh diminta tidak memaksakan Ujian Nasional (UN) susulan di sejumlah daerah. Alasannya, tidak semua daerah yang belum mendapat soal UN bisa melaksanakan metode yang diminta M. Nuh.
"Menteri Nuh jangan paksakan UN hari ini," kata anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (18/4).
Reni menyatakan dari kujungan kerja Komisi X ke Kalimantan Timur Rabu kemarin, ada setidaknya 155 sekolah yang belum menerima soal. Kebanyakan sekolah-sekolah mengalami kendala geografis untuk menggandakan soal UN sebagaimana diinstruksikn M. Nuh.
"Urusan photo copy bukan perkara mudah. Apalagi untuk daerah yang letak geografinya sulit dan pasokan listrik yang minim," ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.
M. Nuh harus dapat menangkap keluhan dan kesulitan sekolah di lapangan. Sekolah yang terletak di wilayah terpencil sebaiknya tak usah dipaksa melaksakan UN susulan.
"Menunda pelaksanaan UN adalah keputusan yang tepat," katanya.
Harus ada sikap besar hati dan legowo dalam diri M. Nuh menghadapi persoalan UN tahun ini. Memaksakan kehendak bukan solusi mengatasi persoalan.
"Jangan memaksakan keadaan yang kemudian akan merugikan siswa dan masyarakat," ujarnya. Muhammad Akbar Wijaya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
