Rabu 06 Feb 2013 16:36 WIB

Pengurus Besar Cabor Keluhkan Masalah Dana

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Fernan Rahadi
Logo KONI Pusat.
Foto: Dok Republika
Logo KONI Pusat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terhentinya dana administrasi bagi pengurus besar cabang olahraga melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenpora disayangkan oleh sejumlah pengurus.

Sekretaris Jenderal Persatuan Gulat Seluruh Indonesia, Dody Iswandi mengatakan, hal ini merugikan para atlet karena tidak semua cabang olahraga mampu mengumpulkan dana secara mandiri.

"Secara tidak langsung ini bisa membunuh olahraga di Indonesia," katanya ketika ditemui di acara silaturahmi KONI dengan sejumlah PB, Rabu (6/2).

Dody mengatakan, dari 43 induk cabang olahraga baru sekitar lima cabang olahraga yang bisa mandiri. Sedangkan, cabang olahraga lain yang bergantung dari dana pemerintah belum tentu bisa mudah mendapatkan sponsor. Selain itu dana untuk pengiriman atlet ke luar negeri sebenarnya juga ditanggung oleh pemerintah melalui dana pelatnas, bukan biaya mandiri dari PB.

Pada 2010 lalu, lanjut Dody sejumlah cabor diberikan fasilitas oleh Kemenpora yang dinamakan bapak angkat. Ini berlangsung sampai pelaksanan SEA Games 2011. Namun setelah itu, tidak terdengar lagi gaungnya.

Fasilitas bapak angkat ini berasal dari BUMN, dan membantu pendanaan bagi cabang olahraga. Namun, lanjut Dody, pemberian fasilitas kontrak ini juga perlu ditinjau ulang. Sebab, setiap cabang olahraga mendapatkan nilai yang berbeda-beda.

"Saya inginnya, KONI yang menampung sponsor-sponsor dari BUMN itu dan membagikannya kepada PB sesuai dengan prioritas cabang olahraganya, karena ini akan lebih adil," kata Dody.

Sementara itu, Ketua Umum KONI, Tono Suratman mengatakan, keputusan Kemenpora untuk menghentikan dana administrasi ke PB karena banyaknya event yang harus dihadapi dan anggaran yang terbatas. Pada 2012 lalu, KONI mengajukan dana sebesar 400 miliar untuk Satlak Prima, namun yang disetujui hanya 250 miliar dan ini dirasa masih kurang.

Dengan dana yang terbatas tersebut, KONI akan berupaya untuk melakukan lobi ke Komisi X DPR-RI. "Saya yakin, Komisi X akan mengapresiasi, karena di SEA Games lalu Indonesia jadi juara umum dan sangat ironis ketika kami ingin menjadi juara umum lagi namun terbentur oleh dana," kata Tono.

Terkait dengan sponsor oleh BUMN, Tono mengatakan, dalam waktu dekat dia akan menemui Menteri BUMN untuk membicarakan kelanjutan kontrak yang akan berakhir sampai 2015 mendatang. Namun dengan keterbatasan dana tersebut, Tono berharap atlet Indonesia tidak patah semangat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement