REPUBLIKA.CO.ID,AMBON--Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Maluku mengharapkan kalangan legislatif melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke setiap sekolah penerima.

"Kami harapkan DPRD ikut megawasi penyaluran dana BOS, agar bisa diketahui apakah jumlah anggaran yang disalurkan dari dinas melalui rekening pemerintah kabupaten/kota ke sekolah penerima sesuai dengan jumlah pagunya atau tidak," kata Kabid Pendidikan Menengah, Disdikpora Maluku, Andre Jamlaay di Ambon.

Komisi D yang membidangi masalah transmigrasi dan ketenaga-kerjaan, pariwisata, koperasu serta masalah pendidikan dalam waktu dekat akan melakukan pengawasan program pembangunan tahun anggaran 2012 ke seluruh kabupaten/kota di Maluku.

Untuk itu, Disdikpora berharap agar program penyaluran dana BOS bisa diawasi secara ketat dengan mengecek langsung para kepala sekolah guna menanyakan berappa besar anggaran BOS yang diterima selama ini.

"Bapak-ibu komisi bisa menanyakan langsung para kepsek apakah dana BOS yang diterima itu sesuai dengan yang kita bayarkan atau tidak," katanya.

Langkah ini sangat strategis untuk mengetahui aliran dana dari rekening setiap daerah ke seluruh sekolah penerima dana bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, karena kadang bisa terjadi pihak sekolah mengaku telah mendapat dana yang jumlahnya berbeda dengan yang ditransfer.

Khusus untuk pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD 2012 oleh dinas sudah terealisasi di atas 95 persen, kecuali ada beberapa proyek fisik yang menggunakan sumber dana APBD tahun lalu belum dicairkan 100 persen karena bangunannya belum rampung.

"Ada sejumlah proyek Disdikpora Maluku 2012 yang akan diluncurkan tahun anggaran 2013 seperti peluncuran dana termin terakhir pembangunan rumah dinas guru SD di Desa Liliboy (Pulau Ambon), Kabupaten Maluku Tengah," katanya.

Kemudian kegaiatan wajib belajar sembilan tahun senilai Rp42 juta untuk rehabilitasi salah satu gedung SMP Negeri di Maluku, dan yang paling besar nilainya adalah pembangunan gedung lembaga pengembangan sumber daya manusia untuk yayasan Al Salam yang didanai sebesar Rp 3 miliar dan akan diluncurkan Rp1,3 miliar karena pekerjaannya belum tuntas 100 persen.

Termasuk didalamnya pembangunan perpustakaan sekolah SMP Negeri Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru yang belum bisa dibayarkan tahun lalu karena pekerjaannya belum rampung 200 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika