Tuesday, 14 Sya'ban 1441 / 07 April 2020

Tuesday, 14 Sya'ban 1441 / 07 April 2020

Deklarasi Djoeanda dan Senyapnya Peringatan Hari Nusantara Ke-13

Senin 17 Dec 2012 11:29 WIB

Red: Miftahul Falah

Seorang wisatawan tengah menikmati keindahan kehidupan bawah laut. Indonesia memang dikenal memiliki potensi wisata bahari yang tinggi (ilustrasi)

Seorang wisatawan tengah menikmati keindahan kehidupan bawah laut. Indonesia memang dikenal memiliki potensi wisata bahari yang tinggi (ilustrasi)

Foto: Antara

Hari Nusantara merupakan hari yang dijadikan sebagai momentum membangun kelautan, yang selama masa orde baru diposisikan sebagai sektor pinggiran (pheripheral sector). Berbeda dengan hari raya nasional lainnya, peringatan Hari Nusantara seringkali dilaksanakan dalam suasana kesenyapan yang dalam untuk sebuah hajatan nasional.

Demikian halnya peringatan Hari Nusantara ke-13 pada tanggal 13 Desember 2012 yang baru saja berlalu, nyaris tidak mendapat perhatian publik dan media sama sekali. Semangat membangun kemaritiman nasional yang selama ini digelorakan, seolah terbantahkan oleh senyapnya peringatan Hari Nusantara ke-13 yang kali ini dipusatkan di Nusa Tenggara Barat tersebut.

Hal ini sangat ironis, mengingat Hari Nusantara yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001 di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ini, mengacu pada sebuah peristiwa yang sangat bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia di kancah internasional yakni Deklarasi Djoeanda 1957. Deklarasi yang menjadi awal perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Selain faktor teknis pelaksanaan Hari Nusantara yang cenderung ekslusif (diperingati oleh sektor tertentu dan pada wilayah tertentu) dalam peringatannya, pemahaman bangsa Indonesia yang masih kurang tentang sejarah Deklarasi Djoeanda diyakini juga merupakan penyebab utama dari luputnya peringatan hari raya nasional ini dari perhatian masyarakat dan media. Mengenal Deklarasi Djoeanda 1957 Deklarasi Djoeanda lahir atas pandangan kritis Ir. R. Djoeanda Kartawidjaja yang melihat wilayah NKRI yang saat itu masih mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) tidak menguntungkan dalam perspektif geo-politik, geo-ekonomi dan keamanan Nasional.

Dalam peraturan zaman Hindia Belanda itu, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Karena itu, kapal asing bisa dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan sebagai Negara Kepulauan dari dunia internasional tidaklah mudah. Selain karena mendapat tantangan dari negara kontinental seperti Amerika Serikat dan Australia, konsepsi Negara Kepulauan saat itu merupakan wacana baru yang digulirkan dalam perhelatan internasional.

Deklarasi Djoeanda baru dapat diterima dunia Internasional 25 tahun pasca deklarasi diumumkan. Hal ini melalui Konvensi Hukum Laut PBB ke-III tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/ UNCLOS 1982) yang ditandatangani oleh 117 negara peserta termasuk Indonesia di Montego Bay, Jamaica, 10 Desember 1982.

Tiga tahun kemudian, deklarasi tersebut dipertegas kembali oleh pemerintah Republik Indonesia dengan meratifikasi UNCLOS 1982 dengan UU Nomor 17 Tahun 1985. Prinsip Negara Kepulauan diakomodir dalam Bab IV pasal 46(a) UNCLOS 1982, di mana Negara kepulauan (Archipelagic States) didefinisikan sebagai “a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands”.

Diakomodirnya asas Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982 misalnya, telah menambah luas wilayah perairan Indonesia dari 100.000 km2 menurut Ordonansi Hindia Belanda, menjadi 3,1 juta km2. Sementara rejim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menambah wilayah perairan Indonesia seluas 2,7 juta km2. Sehingga dengan disahkannya konvensi tersebut total wilayah laut yang dapat dimanfaatkan mencapai 5,8 juta km2 meningkat luasnya 58 kali dari luas laut sebelumnya.

Dinamika pembangunan kelautan nasional, semangat membangun kelautan pacsa UNCLOS nyaris tidak terdengar sama sekali hingga masa orde baru berakhir. Dalam fase itu kelautan benar-benar diposisikan sebagai sektor pinggiran (pheripheral sector) dalam pembangunan nasional.

Barulah pada masa reformasi semangat membangun kelautan mulai digelorakan. Di antaranya melalui Deklarasi Bunaken yang dicanangkan oleh Presiden B.J. Habibie tanggal 26 September 1998 dan Gerakan Pembangunan (Gerbang) Mina Bahari tanggal 11 Oktober 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri di Teluk Tomini, Gorontalo.

Pada masa ini, cara pandang pemerintah terhadap sektor kelautan dalam konteks pembangunan nasional mulai berubah. Sektor kelautan tidak lagi dipandang sebagai sektor pinggiran, melainkan mulai dimasukkan dalam mainstream pembangunan nasional.

Dengan kata lain, telah terjadi pergeseran paradigma pembangunan dari dominan darat (land-based socio-economic development) menjadi terintegrasi dengan lautan (ocean-based socio-economic development). Beberapa kegiatan internasional pun telah digelar untuk menunjukkan semangat membangun kelautan nasional dan sebagai promosi pada dunia akan potensi kekayaan laut Indonesia.

Di antara kegiatan tersebut yang menyita perhatian masyarakat internasional adalah penyelenggaraan World Ocean Conference (WOC) di Manado, 11-14 Mei 2009 yang melahirkan Deklarasi Kelautan Manado (Manado Ocean Declaration) dan Pemecahan Rekor Dunia Selam Massal Agustus 2009. Semangat ini tentunya perlu mendapat apresiasi, namun benarkah pembangunan kelautan saat ini mengalami kemajuan ataukah semua masih sebatas wacana saja?

Yang jelas, sampai saat ini UU Kelautan masih tersendat di DPR setelah digulirkan sejak hampir 8 tahun silam. Kontribusi PDB sub sektor perikanan dan kelautan pada PDB Nasional dari 2010 sampai dengan 2011 mengalami penurunan (sumber: Renstra KKP 2010-2014). Perubahan Renstra KKP 2010-2014 dari Per.06/Men/2010 (masa Fadel Muhammad) menjadi Per.15/Men/2012 (masa Sharif C. Sutarjo) hanya berubah sampul nyaris tanpa ada perubahan konten. Hmm...



Kasman EmKa
Direktur Pusat Kajian dan Pengembangan Kemaritiman Nasional (PUSKANAL), Jakarta

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA