REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, mengatakan pernyataan sejumlah pihak yang menyampaikan firman Allah yang diyakini oleh umat Islam mengenai tata cara memilih pemimpinnya, sebagai tindakan SARA, merupakan pernyataan yang dapat merusak kerukunan umat beragama. Pernyataan itu dirasakan menyakitkan. Karena itu, pihaknya minta semua pihak waspada atas upaya menggiring opini publik soal isu SARA.

“Saya rasa itu sangat menyakitkan. Dalam hal ini Islam yang mengajarkan umatnya untuk memilih pemimpin dengan kriteria seorang mukmin dan bukan sekedar Islam yang dianggap SARA, maka hal ini tentunya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap umat Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya. Ini juga berpotensi memecah kerukunan umat yang saat ini sudah terjalin baik,” ujar Mahfudz di Gedung Parlemen, Rabu (5/9).

Dirinya pun menyampaikan bahwa ada baiknya pemimpin itu dari kalangan mayoritas. Jika seseorang menjadi pemimpin, tentunya dia harus bisa memahami rakyatnya dan pemimpin yang lebih bisa memahami rakyatnya itu jika dia berasal dari mayoritas.

“Makanya tidak salah orang Bali memilih  gubernur beragama Hindu dan begitu juga daerah-daerah lainnya. Dia tentunya akan lebih bisa mengayomi masyarakatnya yang mayoritas dan tetap bisa melindungi masyarakatnya yang  minoritas. Di sinilah indahnya demokrasi,” tegasnya.

Lagipula, menurut Mahfudz, pandangan politik tiap orang adalah hak yang dijamin dalam negara demokrasi, termasuk pandangan yang mengacu kepada nilai-nilai agama. Oleh karena itu, menurutnya, jika ada yang melarang atau menyudutkan pandangan politik berdasarkan agama maka hal itu  merupakah sikap anti-demokrasi.

“Kita harus waspada pada upaya-upaya menggiring opini bahwa politik tidak boleh membawa-bawa pandangan agama, nantinya kita jadi negara sekuler. Ini berbahaya karena konstitusi kita menegaskan nilai-nilai ke-Tuhan-an adalah nilai dasar bangsa Indonesia,” tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika