Kamis, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 Desember 2019

Kamis, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 Desember 2019

PKS Desak Pemberian Grasi Gembong Narkoba Dievaluasi

Ahad 14 Okt 2012 16:51 WIB

Rep: Indah Wulandari/ Red: Dewi Mardiani

Ketua Fraksi PKS DPR, Hidayat Nur Wahid

Ketua Fraksi PKS DPR, Hidayat Nur Wahid

Foto: Republika/ Tahta Aidilla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberian grasi kepada terpidana kasus narkoba merupakan preseden buruk terhadap gerakan pemberantasan penggunaan dan peredaran narkoba di Indonesia. Berdasarkan data yang ada, kecenderungan penggunaan dan peredaran narkoba di Indonesia tak memperlihatkan kecenderungan turun, bahkan setiap tahun terus naik.

Ketua Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid, hal yang memprihatinkan dalam peredaran narkoba adalah korbannya kebanyakan dari kalangan generasi muda dan usia produktif.

Menurutnya, selama tahun 2012 ini setidaknya sudah tiga gembong narkoba yang diberikan grasi, yaitu terpidana narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby, dari 20 tahun menjadi 15 tahun. Lainnya, dua gembong narkotika internasional Deni Satia Maharwan dan Meirika Franola yang seharusnya menjalani hukuman mati diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup.

“Pemberian grasi ini menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan dan komitmen pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia. Keseriusan ini juga dipertanyakan dengan mencuatnya kasus terpidana mati narkoba asal Nigeria, Adami Wilson alias Abu, beberapa waktu lalu yang dengan leluasa mengendalikan bisnis haram itu dari penjara Nusakambangan. Ini situasi yang berbahaya,” tegas Hidayat, Ahad (14/10).  

Dalam pandangan Hidayat, alasan hak asasi manusia yang dikemukakan pemerintah patut dipertanyakan, karena dampak yang dilakukan para terpidana narkoba itu sangat hebat dalam menghancurkan dan membunuh masa depan kemanusiaan.

“Jutaan korban narkoba, harus meregang nyawa dan terancam mati untuk kepentingan bisnis haram sekelompok orang yang tak mempedulikan kemanusiaan. Kita pun patut bertanya: Nilai kemanusiaan dan keadilan seperti apa yang ingin ditegakkan?” tanya Hidayat.

Hidayat mendesak Presiden agar tidak mengobral hak prerogatif tersebut tanpa mempertimbangkan perasaan keadilan masyarakat serta melanggar hak asasi manusia (HAM) warga bangsa Indonesia sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28 poin J.

“Tampaknya Presiden harus berkaca pada negara tetangga Malaysia yang dengan tegas menghukum warna negara Indonesia (WNI) yang menyelundupkan narkoba dengan ancaman hukuman mati. Meskipun, ada pula warga negara Malaysia yang menjadi penyelundup narkoba ke Indonesia,” jelasnya. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA