REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengimbau kepada masyarakat Jakarta agar menghindari praktek 'money politics' atau politik uang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua.
"Jadi, kepada seluruh warga Jakarta, jangan terima uangnya, jangan pilih orangnya. Tolak politik uang sekarang juga," kata Ketua KIPP Wahyudinata dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/9).
Politik uang, lanjut Wahyu, saat ini mulai bermunculan, terlebih menjelang pelaksanaan Pilkada. Modusnya juga beragam, mulai dari pembagian uang secara langsung hingga janji-janji pemberian sejumlah fasilitas atau kemudahan.
Menurut Wahyu, politik uang merupakan indikasi munculnya pemimpin yang korup karena dana yang dipakai untuk membeli suara rakyat merupakan hasil penyimpangan. "Untuk menyikapi masalah politik uang yang kian marak akhir-akhir ini, diperlukan keberanian dari seluruh warga untuk menolaknya secara tegas," ujar Wahyu.
Terkait pelaksanaan Pilkada, Wahyu mengungkapkan pihaknya akan mengerahkan sekitar 250 relawan untuk mengawasi jalannya proses pemungutan suara di 300 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Jakarta.
"Tak hanya itu, kami juga akan mengawal proses penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten hingga provinsi," kata Wahyu.
Wahyu menuturkan hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya pengubahan hasil suara yang dilakukan oleh pihak tertentu, sehingga Pilkada 2012 berjalan dengan aman, damai dan jujur dari awal sampai akhir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
